Indonesia akan mengalami krisis energi dalam 30 tahun ke depan. Hal ini jika cadangan energi fosil habis dan tidak ada energi alternatif yang dikembangkan sebagai penggantinya. Untuk batu bara contohnya, saat ini cadangannya terus berkurang. Sedangkan eksplorasi untuk menemukan cadangan batu bara baru minim dilakukan.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menilai kebijakan pemerintah dalam mengatur harga khusus batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) masih menjadi permasalahan yang kompleks. Sebab, kebijakan ini akan memberi dampak kepada sektor-sektor yang terlibat.

Untuk menambah kapasitas angkut batubara dari mulut tambang, rel kereta api sepanjang 150 kilometer akan dibangun di Sumatera Selatan. Ditargetkan, kapasitas angkut batubara meningkat dari 30 juta ton menjadi 250 juta ton per tahun.

Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho, mengatakan kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Sebab, dari 16 wilayah pertambangan yang dilelang tersebut, terdapat 6 wilayah tambang batubara. Sementara, pemerintah ingin menurunkan produksi batubara.

PT Hasnur Jaya International (HJI) menandatangani kontrak baru dengan Itochu Corporation terkait penambahan pesanan batubara sebanyak 500.000 ton di tahun ini. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Tokyo, Jepang, Jumat (24/8).

Rizky mengatakan, seharusnya pemerintah fokus melakukan pembenahan terhadap tata kelola industri batubara. Berdasarkan Data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) pada 2016 kata dia, ribuan IUP Minerba yang tercatat di Kementerian ESDM, hanya 1654 IUP yang melakukan pembayaran PNBP.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, menilai dengan adanya pencabutan DMO batubara tersebut tentu saja akan merugikan PLN. Dengan kata lain, kebijakan itu bisa saja akan berdampak pada kenaikan tarif listrik.

Pemerintah didesak konsisten untuk menjalankan aturan kewajiban penjualan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batubara dan tidak mengubahnya. Menurutnya, kebijakan kewajiban DMO batubara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Baru empat bulan usia kebijakan harga kewajiban penjualan batubara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) saat kebijakan ini berencana dicabut. Pada Jumat (27/7), Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk membahas hal ini.

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat kini dipertanyakan. Menurut Marwan, jika kebijakan patokan harga tertinggi batubara untuk sektor kelistrikan dicabut, maka akan memberatkan PT PLN (Persero) karena Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik akan menyesuaikan harga pasar batubara yang saat ini sedang melambung.

Menurut Tulus, keuangan PLN akan terganggu karena tarif listrik tidak naik sementara harga produksinya naik. Maka perusahaan tersebut akan mengurangi investasi pembangunan dan perawatan infrastruktur kelistrikan. Maka keandalan pasokan listrik‎ akan menurun sehingga berujung pada pemadaman listrik di tingkat konsumen.

Pemerintah, kata dia, dapat membantu PLN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek-proyek penugasan, seperti listrik desa. Selain itu, pemerintah dapat menurunkan target PLN untuk menekan belanja modal. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan yang dapat meringankan beban PLN.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan rencana pencabutan aturan DMO (Domestic Market Obligation) batubara dapat menyebabkan perusahaan listrik negara (PLN) bangkrut. Sebab, beban keuangan PLN pasca pencabutan harga DMO pasti meningkat.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengganti yakni pungutan ekspor seperti yang diterapkan di kelapa sawit. Nantinya, perusahaan batubara harus menyisihkan dana sekitar USD 2 hingga USD 3 per ton dari setiap penjualan. Dana ini akan diberikan ke PLN.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana pencabutan aturan kewajiban penjualan batubara dalam negeri atau DMO (Domestic Market Obligation). YLKI bahkan menilai rencana ini sebagai sebuah kemunduran. Pencabutan DMO juga akan memberatkan neraca keuangan PLN.

PT Bukit Asam (PTBA) merencanakan produksi batubara sebesar 25,54 juta ton untuk 2018. Target ini naik 5 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 24,25 juta ton. Perseroan menargetkan untuk meningkatkan volume penjualan sebesar 2,25 juta ton atau 10 persen menjadi sebesar 25,88 juta ton.

Harga Batubara Acuan (‎HBA) Juli 2018 sebesar USD 104,65 per ton, meningkat dari USD 96,61 per ton pada Juni 2018. Harga ini mengalami fluktuasi, setelah menurun pada bulan lalu, kemudian mengalami kenaikan 8,63 persen dibanding Juni 2018.

"Kalau tidak mau menyuplai pertama RKAB akan dikurangi. RKAB tahun depan akan dikurangi sesuai dengan kewajiban," kata Bambang.