Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha beberkan dampak pencabutan kebijakan DMO batu bara

Pengusaha beberkan dampak pencabutan kebijakan DMO batu bara Dirketur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia. ©2018 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menilai kebijakan pemerintah dalam mengatur harga khusus batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) masih menjadi permasalahan yang kompleks. Sebab, kebijakan ini akan memberi dampak kepada sektor-sektor yang terlibat.

Dirketur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengakui, kebijakan DMO ini memang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Apalagi untuk bisa menyatukan empat kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada satu pandangan yang sama dari seluruh sektor terkait.

"Berbicara DMO mungkin kita tarik kebelakang dulu samakan prespektif kita mengenai batubara kita berbicara mengenai dampak batubara," kata Hendra dalam diskusi yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26/9).

Hendra mengatakan, dari sisi pengusaha batubara, pada dasaranya adalah memaksimalkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalam negeri. Untuk kemudian hasilnya nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat bahkan negara. "Jadi banyak hal yang dilakukan oleh pengusaha terkait dengan batubara," imbuhnya.

Namun, karena adanya aturan yang mematok harga batubara lebih rendah justru membawa dampak negatif bagi para pelaku ushaha. Padahal menurutnya, harga batubara berada di level yang lebih baik sejak akhir 2016.

Sementara, dari sisi pemerintah sendiri kata dia adalah mewajibkan dan memastikan kegiatan pelaksanaan batubara dilakasanakan sesuai dengan regulasi serta bisa menjaga cadangan batubara hingga ke depannya.

Kemudian, Hendra juga menyoroti agar nantinya kebijakan DMO ini tidak memberatkan PLN. Karena bagaimanapun supply ke PLN tetap harus dapat terpenuhi sebab berhubungan dengan kebutuhan listrik masyarakat. "Sebab PLN harus menjalankan fungsi PSO sehingga harga listrik terjaga,” imbuhnya

"Dari sisi pengguna dalam hal ini PLN berkepentingan agar batubara itu bisa memberikan manfaat bagi oprasional PLN, yang juga menjalankan fungsi bagaimana PLN bisa memastikan masyarakat Indoensia bisa terlistriki dan agar listrik bisa ditekan murah. jadi itu kepentingan PLN," tambah Hendra.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik

ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.

Baca Selengkapnya
Ingat, Kuota Impor Daging Sapi Harusnya Mengacu Rekomendasi Kementerian Pertanian
Ingat, Kuota Impor Daging Sapi Harusnya Mengacu Rekomendasi Kementerian Pertanian

Dalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.

Baca Selengkapnya
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor

Baca Selengkapnya
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan

Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Blusukan ke Pasar Surabaya, Ganjar Paparkan Stategi 'Sat-Set' untuk Stabilkan Harga Pangan
Blusukan ke Pasar Surabaya, Ganjar Paparkan Stategi 'Sat-Set' untuk Stabilkan Harga Pangan

Ganjar mengatakan dirinya dan Mahfud MD mempunyai komitmen untuk akan menstabilkan harga pangan.

Baca Selengkapnya