Merdeka.com - Baru empat bulan usia kebijakan harga kewajiban penjualan batubara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) saat kebijakan ini berencana dicabut. Pada Jumat (27/7), Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk membahas hal ini.

Para menteri yang dipanggil, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

"Intinya kita mau cabut DMO itu seluruhnya. Jadi nanti akan diberikan USD 2-3 per ton, seperti sawit," kata Menko Luhut usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menegaskan, dana pungutan ekspor akan digunakan untuk cadangan energi yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi PLN, sebagai pengguna batubara.

Rencana kebijakan pencabutan harga batubara akan dikaji dengan mempertimbangkan potensi peningkatan pendapatan negara dari kegiatan pertambangan batubara. Setelah kajian sudah selesai, akan dilakukan sosialisasi, sehingga penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun depan.

Rencana ini sontak menimbulkan suara miring di masyarakat. Ketidakberpihakan Jokowi pada rakyat hingga Indonesia terancam gelap gulita menjadi tudingan yang mengemuka jika pencabutan jadi dilakukan. Berikut merdeka.com akan merangkum kritikan tersebut.

PLN bakal bangkrut, Indonesia gelap gulita

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan rencana pencabutan aturan harga DMO (Domestic Market Obligation) batubara dapat menyebabkan perusahaan listrik negara (PLN) bangkrut. Sebab, beban keuangan PLN pasca pencabutan harga DMO pasti meningkat.

Dia menjelaskan, saat ini PLN mendapat fasilitas harga khusus untuk 106,25 juta ton batubara atau 25 persen produksi batubara tahun 2018 (diperkirakan 425 juta metric ton). Jika batubara DMO dijual dengan harga pasar USD 104,65 per metrik ton, maka tambahan beban biaya PLN diperkirakan sebesar USD 3,68 miliar.

Dia menyadari bahwa pemerintah akan memberikan tambahan subsidi kepada PLN, yang berasal dari iuran pengusaha batubara antara USD 2 sampai USD 3 per metrik ton. Berdasarkan perhitungan, tambahan subsidi dari iuran itu tidak akan mencukupi untuk menutup beban biaya PLN akibat pembatalan DMO harga.

"Kalau kerugian PLN itu dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan PLN terancam bangkrut. Kalau pabrik setrum satu-satunya di Indonesia ini benar-benar bangkrut, tidak dapat dihindari Nusantara akan kembali gelap gulita. Pada saat itu, PLN bukan lagi sebagai 'Perusahaan Listrik Negara', tetapi berubah menjadi 'Perusahaan Lilin Negara'," tegas dia.

Keputusan pencabutan tak perbaiki defisit transaksi berjalan

Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan bahkan dikatakan mengada-ada. "Alasan yang dikemukakan sesungguhnya mengada-ada," kata Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.Dia menjelaskan ketentuan DMO produksi batubara hanya 25 persen dari total penjualan, sedangkan 75 persen masih tetap bisa diekspor dengan harga pasar. "Dengan DMO produksi 25 persen, penambahan devisa dari ekspor sangat tidak signifikan, bahkan diperkirakan tidak ada tambahan devisa sama sekali untuk mengurangi defisit neraca pembayaran," kata dia.Fahmy mengatakan, berdasarkan data Kementerian ESDM, total produksi batubara pada 2018 diperkirakan sebesar 425 juta metrik ton. Sementara, harga pasar batubara pada Juli 2018 sebesar USD 104,65 per metrik ton. Kalau penjualan 25 persen kepada PLN atau sebesar 106 juta metrik ton dijual dengan harga pasar, maka tambahan pendapatan sebesar USD 3,68 miliar.Angka USD 3,68 miliar ini merupakan hasil dari USD 11,12 (jika batubara DMO dijual dengan harga pasar) dikurangi dengan USD 7,44 miliar (jika batubara dijual dengan harga khusus USD 70 per metric ton). Sementara menurut Bank Indonesia, defisit neraca pembayaran selama 2018 diperkirakan sebesar USD 25 miliar. "Maka selisih harga itu tidak signifikan," jelas dia.

Jokowi dituding hanya pikirkan pengusaha

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat kini dipertanyakan. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memandang rencana perubahan kebijakan harga batubara khusus kelistrikan hanya mengakomodir keuntungan perusahaan tambang."Kontraktor batubara dapat keuntungan besar. Pajak memang meningkat tapi keuntungan mereka lebih naik. Pak Jokowi, Pak Luhut memihak siapa? Pengusaha atau penduduk Indonesia?," kata Marwan.Menurut Marwan, jika kebijakan patokan harga tertinggi batubara untuk sektor kelistrikan dicabut, maka akan memberatkan PT PLN (Persero) karena Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik akan menyesuaikan harga pasar batubara yang saat ini sedang melambung.Marwan melanjutkan, agar kenaikan BPP listrik tidak membankan PLN, maka jalan keluarnya meningkatkan beban subsidi listrik agar tarif listrik tidak naik atau kenaikan harga listrik yang dibebankan ke masyarakat.

Keandalan pasokan listrik terganggu

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pemerintah telah memutuskan tarif listrik tidak naik sampai 2019, untuk meredam kenaikan biaya pokok produksi listrik dari pembangkit agar tarif tidak naik, pemerintah menetapkan harga batubara khusus kelistrikan dipatok tertinggi USD 70 per ton."Untuk menyalakan pembangkit butuh energi primer, saat ini 60 persen pembangkit menggunakan batubara, kalau saat ini diberikan USD 70 per ton, itu sebenarnya kebijakan jalan tengah meski tidak begitu bagus tapi jalan tengah," kata Tulus.Menurut Tulus, keuangan PLN akan terganggu karena tarif listrik tidak naik sementara harga produksinya naik. Maka perusahaan tersebut akan mengurangi investasi pembangunan dan perawatan infrastruktur kelistrikan.Tulus melanjutkan, jika PLN mengalami kesulitan dalam berinvestasi dan perawatan infrastruktur kelistrikan, maka keandalan pasokan listrik akan menurun sehingga berujung pada pemadaman listrik di tingkat konsumen."Keandalan terganggu akhirnya byar pet terjadi. Ok pemerintah bangga PLN telah membangun pembangkit 35.000 MW, tapi keandalannya belum teruji, fenomena byar pet bisa terjadi lagi," tandasnya.