Merdeka.com - Pemerintah berencana mencabut aturan kewajiban penjualan batubara dalam negeri atau DMO (Domestic Market Obligation). Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai menjadi salah satu pihak yang terbebani karena di saat bersamaan pemerintah melarang kenaikan tarif listrik.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengganti yakni pungutan ekspor seperti yang diterapkan di komoditas kelapa sawit. Nantinya, perusahaan batubara harus menyisihkan dana sekitar USD 2 hingga USD 3 per ton dari setiap penjualan. Dana ini akan diberikan kepada PLN dalam bentuk subsidi untuk menjaga neraca keuangan.

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan skema yang sedang disiapkan pemerintah tidak tepat. Dia menilai skema 'menghidupi' PLN dengan iuran pengusaha sawit tersebut malah melecehkan PLN.

"Bahwa formulasi yang digagas menko maritim yang menganalogikan dengan industri sawit, adalah formulasi yang tidak elegan, bahkan merendahkan martabat/derajat PT PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar di negeri ini," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (28/7).

"Bagaimana tidak merendahkan martabat dan derajat PT PLN, jika eksistensi dan cash flow PT PLN harus bergantung dari dana iuran atau saweran industri batubara," lanjut dia.

Oleh karena itulah, YLKI menolak rencana pencabutan aturan DMO untuk perusahaan setrum pelat merah tersebut. Rencana tersebut akan memberatkan PLN secara finansial.

"Jangan sampai formulasi ini endingnya memberatkan (membuat bleeding) finansial PT PLN, dan kemudian berdampak buruk pada pelayanan dan keandalan PT PLN kepada konsumen listrik," tegasnya.

Yang paling dicemaskan YLKI adalah kebijakan tersebut dapat mengerek naik tarif dasar listrik (TDL) yang selama ini dinikmati masyarakat. "YLKI mendesak agar Menko Maritim membatalkan wacana tersebut, demi kepentingan yang lebih besar dan lebih luas, yakni masyarakat/ konsumen listrik di Indonesia," tegas Tulus.