Kasus Pembohongan Publik Lili Pintauli Dihentikan, Pelapor: Dewas KPK Tak Bergigi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar didesak mundur dari KPK karena terbukti melakukan pembohongan publik.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar didesak mundur dari KPK karena terbukti melakukan pembohongan publik.
Aksi Dukungan untuk 75 Pegawai KPK. Dalam aksinya mereka memberi dukungan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dalam tahap alih status kepegawaian.
Tumpak mengatakan, kedatangannya itu merupakan suatu hal yang wajar. Sehingga, ada beberapa hal yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Pemerintah menjelaskan soal adanya Dewan Pengawas KPK. Menurut pemerintah, kehadiran dewan pengawas tidak bertentangan dengan kaidah hukum anti korupsi.
Ma'ruf mempersilakan pihak memiliki rekomendasi tokoh sebagai calon dewan pengawas KPK mengusulkan ke tim seleksi bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Sedang Digodok, Jokowi Ingin Dewan Pengawas KPK Diisi Tokoh Berintegritas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan, penjaringan nama Dewan Pengawas KPK rampung Desember 2019. Pengangkatan Dewan Pengawas bersama dengan pelantikan lima pimpinan KPK yang baru.
Dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, dia mengungkapkan, masih ada ruang kosong yang seharusnya diisi. Pasalnya tidak ada pasal yang mengatur anggota Dewan Pengawas harus memiliki kredibilitas.
Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya akan dibentuk setelah revisi UU KPK disahkan DPR. Presiden Jokowi akan menunjuk orang-orang yang akan mengisi Dewan Pengawas itu tanpa melalui panitia seleksi.
Istana: Pensiunan Penegak Hukum Boleh Jadi Dewan Pengawas KPK. Dia menyebut Jokowi tak mempunyai kriteria khusus dalam memilih dewan pengawas.
"Untuk pertama kalinya tidak lewat Pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," kata Jokowi
Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku masih menampung masukan dari sejumlah pihak terkait sosok yang pantas menjadi Dewan Pengawas KPK.
Selain seleksi yang ketat, dia menilai, Dewan Pengawas KPK yang akan terdiri dari lima orang itu diharapkan memiliki visi yang sama dengan komisioner KPK terpilih.
Namun, dia mengingatkan mekanisme pemilihan dewan pengawas yang dilakukan presiden jangan dimasuki unsur kepentingan alias 'masuk angin'.
"Semua organisasi itu harus ada pengawasnya, terkontrol dengan baik," kata Moeldoko
PKS tidak setuju kewenangan mutlak Presiden memilih anggota dewan pengawas KPK.
Gerindra, kata Desmond, mengusulkan agar pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak hanya oleh Presiden melainkan juga dari DPR.
Basaria memastikan dirinya tak sependapat dengan Ketua KPK Agus Rahardjo serta dua Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang. Ketiganya memutuskan untuk menyerahkan mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Zulfan menyebut pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika nantinya dewan pengawas diisi oleh mereka yang sudah berumur.