Polisi menangkap pemuda berinisial TDS (26), warga Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kemarin. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban remaja putri berusia 16 tahun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berupaya mencari solusi untuk membebaskan dan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. Hal ini dilakukan karena 12 di antara 20 WNI itu merupakan warga Jawa Barat.

Sebanyak lima orang korban TPPO telah dilakukan pemeriksaan di Kamboja. Kelima orang itu diperiksa setelah empat orang penyidik telah diterjunkan ke Yangon, Myanmar dan Bangkok, Thailand.

Proses interogasi ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang dan mengungkap pelakunya. Karena dimungkinkan dari 20 WNI tersebut ada yang sebagai pelaku.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Irjen Krishna Murti mengatakan pengungkapan kasus itu usai pihaknya berhasil bekerjasama pihaknya dengan kepolisian Filipina.

Djuhandani mengatakan dalam gelar perkaranya, sebanyak lima orang korban TPPO telah dilakukan pemeriksaan yang ada di Kamboja. Kelima orang itu diperiksa setelah empat orang penyidik telah diterjunkan ke Yangon, Myanmar dan Bangkok, Thailand.

Jokowi menuturkan, baru-baru pemerintah telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, 16 WNI itu dilakukan pembebasan pada Sabtu (6/5) malam. Kini, belasan WNI itu telah diserahterimakan kepada KBRI Bangkok di Maesot, Thailand setelah diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar.

Polisi masih melakukan negosiasi oleh KBRI Yangon Myanmar terhadap 16 korban yang masih berada di Myawaddy, Myanmar dengan pihak perusahaan untuk melakukan evakuasi.

Sedangkan untuk 15 orang WNI saat ini sedang dilakukan upaya negosiasi lanjutan untuk menurunkan biaya tebusan dengan pihak perusahaan.

Kemenlu berhasil membongkar 1.800 tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2022-2023. Modusnya, TPPO ke berbagai negara tujuan itu menawari pekerjaan terhadap WNI untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilakukan secara nonprosedural atau ilegal untuk ditawari pekerjaan terkait online scam.

"Ditangkap pelakunya dulu, baru sesudah itu kami akan ke daerah-daerah. Di pemerintahan, Kemendagri, Kemenkumham, itu yang urusan paspor. Kemudian macam-macam izin di kepolisian, kepariwisataan, dan sebagainya itu semua punya andil," tutur dia.

Sebanyak 50 ribu buruh akan turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta besok, Senin 1 Mei 2030. Salah satu tuntutannya meminta pemerintah menindak mafia perdagangan orang.

Rencananya, kata Djuhandhani, penyidik akan meminta data-data korban dan keluarganya. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi.

Komisi IX DPR RI mendukung Menko Polhukam Mahfud MD menuntaskan sindikat perdagangan orang yang melibatkan oknum pemerintah hingga aparat. Sebab, perdagangan orang dinilai tidak manusiawi.

Arsul menyebut, kasus sindikat perdagangan orang ini menjadi kolaborasi antara penegak hukum, polri, Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Arsul menyebut, DPR RI akan terus mengawasi kasus tersebut hingga tuntas.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta sindikat dan jaringan perdagangan orang dibongkar tuntas. Hal itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat hingga pihak swasta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyambangi shelter Santa Theresia Batam terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.