Peradilan Indonesia

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Dharmayukti Karini (DYK) Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan di lingkungan peradilan, mendorong peningkatan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum yang lebih baik.

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang tunjangannya stagnan selama 13 tahun, memicu ketimpangan dan keresahan di kalangan mereka.

Mahkamah Agung (MA) merespons protes hakim ad hoc mengenai tunjangan yang belum naik sejak 2013. MA menyatakan proses penyesuaian tunjangan hakim ad hoc sedang berjalan dan diharapkan segera terealisasi.

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyatakan hampir semua laporan masyarakat telah ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga integritas hakim. Apa saja kendalanya?