Pengelolaan Hutan

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Pegunungan tengah menyiapkan SK Pembentukan KPH untuk delapan kabupaten, demi pengelolaan hutan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan mengembangkan Kantor Gatot di Banjarmasin sebagai Galeri Produk KPH Kalsel terpadu, menampilkan hasil hutan unggulan dan mengoptimalkan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengintegrasikan Program REDD+ secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, untuk menekan deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Simak strategi lengkapnya!

DPRD Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kepastian hukum hutan adat dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Tengah, mempelajari skema hutan desa yang dinilai efektif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mulai menyusun Arsitektur REDD+ Kalsel, sebuah langkah strategis untuk memperkuat peran daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Ratusan Mahasiswa Kehutanan ULM menjalani praktik intensif di PeFI Madiun selama tujuh hari. Pengalaman ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman praktis pengelolaan hutan tanaman berkelanjutan.

Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare. Proses verifikasi teknis telah dilakukan, menandai komitmen terhadap kelestarian Hutan Adat Sarolangun dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Dishut Kalsel meningkatkan kapasitas Polhut dalam pemetaan kawasan hutan guna pelestarian alam. Sosialisasi ini mengungkap pentingnya dasar hukum dan penanganan isu RTH serta permukiman di hutan. Simak selengkapnya!

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan Perhutanan Sosial telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dan keberlanjutan ekologis, dengan nilai transaksi mencapai Rp4,5 triliun. Bagaimana program ini mencapai targe

Tahukah Anda? Sebanyak 32 persen hutan di Jambi merupakan Kawasan Konservasi yang vital. Cari tahu peran pemerintah pusat dan masyarakat dalam pengelolaannya!

Komisi IV DPR menyetujui Anggaran Kemenhut 2026 sebesar Rp6,04 triliun, meningkat signifikan. Apa saja program prioritas yang akan didanai dengan kenaikan anggaran ini?

Program perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai 8,3 juta hektare, memberdayakan jutaan masyarakat. Cari tahu bagaimana perhutanan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa.