Pelat Nomor Khusus Dpr

Yusri juga memastikan, kendaraan dengan seri pelat khusus tetap mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Seperti sistem ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

MKD mensosialisasikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus atau pelat khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Penggunaan pelat nomor kendaraan dengan dasar warna putih dan tulisan hitam untuk mempermudah menerapkan Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Terkait mobil Artetria Dahlan, menurut Kapolri, pelat nomor itu diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pengawalan.

Pembahasan pelat khusus ini salah satunya didorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Pelat nomor dengan garis garis tepi berwarna silver tersebut terbagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri ada kotak berwarna dasar putih tempat logo DPR RI menempel

Surat telegram Nomor : STR/164/III/YAN.1.2.?2021 itu ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono atasnama Kapolri.

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik pelat nomor khusus anggota DPR RI. Dia menilai, pelat nomor khusus memperlihatkan anggota dewan ingin lebih dikenal publik di jalan raya, sebagai seorang pejabat yang mentereng.

"Apalagi sudah ada keterangan dari Kapolri sudah ada surat tele dari kapolri bahwa anggota DPR itu diperbolehkan," ucapnya.

"Ini berkah yang diidamkan oleh anggota DPR yang selama ini merasa ingin melakukan kejahatan tetapi kesulitan atau takut dihambat oleh pihak lain yang mungkin tak mengenalnya sebagai anggota dewan terhormat," tambah Lucius.

"Tak penting para anggota DPR menggunakan pelat nomor mobil Khusus. Karena tak ada urgensinya dengan kinerjanya. Mungkin mereka ingin diperlakukan special, dengan punya nomor mobil khusus."