Dua puluh empat tahun silam, ratusan aktivis yang setia kepada pimpinan Megawati Sukarnoputri mencoba mempertahankan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Diduga, lebih dari 100 orang pendukung Megawati tewas akibat serbuan massa yang mengaku pendukung Soerjadi, pimpinan PDI sebelumnya.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai Pemerintah Aceh tidak serius menangani korban pelanggaran HAM masa lalu di tanah Serambi Mekkah.

"Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?"

Aksi Aktivis Peringati Hari HAM Sedunia. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia diharapkan mampu mengatasi kegagalan yang diekspos dan dieksploitasi oleh Covid-19 dan menerapkan standar hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang mengakar.

Dia mencontohkan pemerintah konsen dengan persoalan HAM yaitu dengan mengundang para peserta aksi kamisan ke istana. Mereka, kata Moeldoko, berbincang dengan Jokowi terkait persoalan HAM masa lalu.

Bahkan, masyarakat juga bisa memantau setiap tahapan sampai sejauh mana penanganan kasus yang diadukannya.

Dia mengajak Komnas HAM menyelesaikan polemik terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi I dan II.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Komnas HAM terkait dengan peristiwa Semanggi I dan II. Rencananya pertemuan akan berlangsung pekan depan.

Pemerintah Upayakan 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dibawa ke KKR. Senada, Mahfud pun tak mau bicara soal hasil pertemuannya. Menurut dia, ada hal yang tidak perlu disampaikan ke publik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, memang penyelesaian masalah HAM masa lalu tidak harus melalui jalur hukum.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan ke depan akan ada pertemuan lanjutan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna H. Laoly untuk duduk bersama membicarakan masalah ini. "Fokus kita satu cari solusinya," jelas Ahmad.

Mahfud menyampaikan komitmennya menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Karena itu dia meminta Komnas HAM memberikan segala bukti yang dimiliki.

Salah satu hambatan itu adalah belum adanya pengadilan HAM ad hoc untuk memutus kasus-kasus tersebut.

Komnas HAM berpandangan, dari lima kali debat berlangsung, kedua calon presiden yang dinilai kurang konsen terhadap kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menjawab dengan detail rencana pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah air. Termasuk pelanggaran HAM di Papua beberapa waktu lalu.

Namun Mahfud menyebut untuk penuntasan masalah tersebut jangan diartikan harus sesuai dengan kehendak sekelompok orang. Bagaimana caranya, kata dia, diharapkan kemudian semua pihak menerima. "Nanti, kalau diselesaikan ada yang tidak setuju, lalu dianggap tidak selesai, itu bukan hidup bernegara, cara preman namanya."

Posisi di dewan HAM PBB ini menjadikan pemerintah memiliki rangkaian produk hukum yang pro hak asasi manusia, pro akuntabilitas, dan yang terpenting pro korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Terpilihnya Indonesia diharapkan sejalan dengan komitmen pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Harapan ini disampaikan korban penculikan 1998, Mugiyanto Sipin.