Wapres JK Soal Revisi DNI: Tidak Mengancam UMKM, Hanya Salah Komunikasi Saja
"Tidak tidak akan mengancam, hanya salah komunikasi saja," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
"Tidak tidak akan mengancam, hanya salah komunikasi saja," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
"Tidak semua kebijakan pemerintah harus dibicarakan dengan pengusaha, tidak semua. Jangan lupa, Presiden (Jokowi) dan saya dan juga Menko (Luhut Panjaitan) ini pengusaha juga, jadi mengerti juga."
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah total kepada bangsa asing. Ini menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16.
Pemerintah Jokowi-JK meluncurkan tiga kebijakan baru dalam penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penyempurnaan kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan gonjang-ganjing ekonomi global yang belum mereda.
Menko Darmin Nasution Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Paket kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo itu merangkum tiga kebijakan penting yang diharapkan mampu mendorong kenaikan investasi.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan perluasan tax holiday ini akan diberikan kepada kelompok agribisnis dan digital. Kedua kelompok ini dinilai perlu mendapat tax holiday karena memiliki nilai investasi yang besar di Indonesia.
Pemerintah meluncurkan tiga kebijakan dalam penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Menko Darmin mengatakan, paket kebijakan ini merangkum tiga pokok penting yang diharapkan mampu mendorong kenaikan investasi. Pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik kelas.
Najib akan membebaskan bea masuk impor bagi industri hingga ekonominya kembali pulih.
Paket kebijakan disebut gagal memberikan rincian yang spesifik.
Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bisa menggairahkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Saat ini biaya listrik di Indonesia terbilang mahal ketimbang negara lain seperti Vietnam.
Kadin meminta subsidi bunga pinjaman untuk eksportir, pengampunan pajak dan penghapusan BLU CPO.
Ada tiga tujuan di balik paket kebijakan ekonomi.
"Paket-paket yang diluncurkan bisa mengurangi dan menguatkan rupiah. Saya paham dengan kebijakan beliau," kata Zulhas.
Penyediaan alat konversi yang disediakan pemerintah terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan saat ini.
Dari 154, pemerintah sudah menyelesaikan penyederhanaan 134 aturan.
Rupiah diprediksi menguat, namun sangat terbatas.
"Butuh enam bulan sampai setahun baru bisa melihat dampaknya."