Pajak UMKM

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

Pemerintah Kabupaten Mamuju fokus pada Peningkatan Profesionalisme UMKM Mamuju melalui pelatihan adaptasi digital dan pemahaman perpajakan, guna mendorong daya saing dan kepatuhan.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi dan konsultasi perpajakan, memperkuat pendampingan pajak UMKM di seluruh Indonesia.

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil, sebuah afirmasi dukungan nyata bagi UMKM. Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil UMKM ini penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman membantah hoaks, menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak UMKM. Pahami faktanya!

Wakil Menteri Keuangan memastikan perpanjangan PPh UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029 tidak akan mengganggu target penerimaan negara 2026. Bagaimana strategi pemerintah menjaga keuangan negara?

Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui dua insentif yang telah disiapkan. Salah satunya perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen sampai 2025.

Setelah 7 tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM harus naik kelas jadi Wajib Pajak tanpa penggunakan PPH final.

Menkop Teten memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku hingga 2024.

Sri Mulyani kemudian membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan penerimaan pajak menurun pada bulan lalu. Salah satunya adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-migas yang menurun hingga 3 persen atau hanya Rp137,5 triliun.

Kondisi UMKM di Indonesia saat ini mayoritas atau sekitar 98 persen bergerak di sektor mikro. Pada level mikro ini, kebanyakan pelaku usaha mengerjakan sendiri usahanya dan bersifat pendapatan harian.

Menteri Teten menyebut, kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan ke pelaku UMKM karena telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60 persen. Sementara, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai 97 persen.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah siap melakukan relaksasi pajak dan restrukturisasi kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak wabah Virus Corona atau COVID-19.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih humanis dalam menerapkan kebijakan perpajakan terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini pengusaha UMKM mendominasi perekonomian nasional. Hanya saja tidak banyak menyumbang PDB. "Pengusaha yang dominan kan UMKM, yang besar itu cuma 0,01 persen," kata Teten di Museum Bank Indonesia, Jakarta Barat, Sabtu (1/2).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan bagaimana bisa UMKM berkembang jika mereka saja tidak tahu secara rinci berapa pendapatannya, keuntungannya, kerugiannya, dan lain sebagainya.

Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simongkir mengatakan, peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Menkominfo), Niken Widiastuti, menyebut bahwa aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5 persen sudah tepat.