Pemerintah memberi sinyal penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia dilakukan pada beberapa hari kedepan. Tentunya setelah semua syarat dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Penerbitan IUPK Freeport Indonesia ditargetkan selesai pada akhir 2018.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Inalum dan FCX akan akan memilih manajemen setelah 51 persen saham Freeport Indonesia resmi dimiliki Inalum.

Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, setelah Inalum memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia, maka kedua perusahaan harus bekerjasama untuk membuat kegiatan penambangan bijih tembaga berjalan mulus.

Saham PT Inalum (Persero) di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menjadi 51,23 persen. Ini seiring penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia(PTFI) ke Inalum.

Dalam kunjungannya ini, Dubes Donovan juga menyatakan sependapat dengan visi Presiden Jokowi akan hasil 'win-win' atau saling menguntungkan dari negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc. terkait perpanjangan izin operasi Freeport.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah memang masih harus memastikan tercapainya empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport. Salah satunya soal pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun.

Freeport akhirnya menyerah dan bersedia melakukan divestasi saham sebesar 51 persen kepada Indonesia. Perjanjian yang dibuat sejak era Presiden Soeharto butuh waktu lama untuk terealisasi. Tarik ulur sempat terjadi dalam proses divestasi Freeport selama 26 tahun.

Setnov tidak mau berkomentar sedikit pun terkait pemeriksaannya itu.

Ridwan Bae menilai elektabilitas mantan Ketua DPR itu tak akan merosot di mata para kader Golkar.

Kejaksaan Agung ingin memperdalam isi pembicaraan Setya Novanto dan kaitan dengan dugaan pemufakatan jahat.

"Hasilnya nanti sore deh. Pokoknya kita profesional," pungkas Arminsyah.

"Pemerintah pusat kemungkinan nggak akan beli."

DPR tengah menggalang dukungan untuk membuat pansus soal Freeport.

Menurutnya, perusahaan sebesar Freeport tidak mungkin memberikan saham secara gratis.

"Kredibilitas bapak sebagai menteri nanti bagaimana jika ternyata buktinya tidak kuat," kata politikus PDIP itu.

Namun, Jampidsus enggan menyebut siapa pihak yang diperiksa itu.

Tujuan pemutaran rekaman itu untuk mengelaborasi dengan laporan Sudirman.