merkuri
-
News •FOTO: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Merkuri Ilegal Senilai Rp 1,5 Miliar di Tanjung PriokUpaya penyelundupan ratusan kilogram merkuri ilegal berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok.
-
News •Bea Cukai Tanjung Priok dan Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Merkuri di Pelabuhan Tanjung PriokAdhang Noegroho Adhi menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan & perlindungan masyarakat.
-
News •Terpidana Mira Hayati Minta Waktu Jelang Penyitaan Aset Rp1 MiliarTerpidana kasus kosmetik berbahaya, Mira Hayati, mengajukan permohonan penambahan waktu pembayaran denda Rp1 miliar sebelum tim Kejaksaan melakukan penyitaan asetnya. Apa langkah selanjutnya?
-
News •Bupati Sigi Tunggu Hasil Uji Laboratorium Dugaan Pencemaran Sungai Sopu SigiBupati Sigi Moh Rizal Intjenae masih menanti hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran Sungai Sopu Sigi oleh bahan berbahaya. Publik menantikan kejelasan kondisi air sungai yang vital ini.
-
News •Kejati Sulsel Eksekusi Mira Hayati Pemilik Kosmetik Berbahaya, Tegaskan Tak Ada Perlakuan KhususKejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Mira Hayati, pemilik kosmetik berbahaya MH Cosmetic, di Makassar, menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
-
News •Bupati Sigi Perintahkan Uji Kualitas Air Sungai Kamarora B, Waspada Pencemaran Tambang IlegalBupati Sigi Moh Rizal Intjenae perintahkan DLH uji kualitas air Sungai Kamarora B setelah laporan pencemaran tambang ilegal Dongi-dongi dengan bahan berbahaya. Hasil uji sebelumnya diragukan.
-
News •WALHI Jambi Soroti Ancaman Serius Dampak Limbah PETI Terhadap Kesehatan Warga dan LingkunganWALHI Jambi mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas dampak limbah PETI Jambi yang mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem Sungai Batanghari akibat merkuri.
-
News •Terkuak! Bupati Aceh Barat Turun Tangan Selidiki Dugaan Pencemaran Sungai Woyla Akibat Tambang EmasPemerintah Kabupaten Aceh Barat serius menelusuri dugaan pencemaran Sungai Woyla akibat aktivitas tambang emas. Apakah penggunaan merkuri dan pergeseran arus sungai menjadi ancaman nyata bagi lingkungan dan warga?
-
News •Bahasan Evaluasi Efektivitas Ditargetkan Selesai pada Konvensi Minamata di BaliPresiden The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP 4) Konvensi Minamata, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan evaluasi efektivitas atau Effectiveness Evaluation (EE) merupakan mandat yang diberikan kepada Parties (negara pihak) sejak COP-3 yang lalu, dan harus selesai pada COP sekarang.
-
News •Polisi Gagalkan Perdagangan Merkuri Ilegal di GorontaloDari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti merkuri seberat 60 kilogram.
-
News •Pemprov Sumut Kirim Tim Pelajari Merkuri Cemari MadinaPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara membentuk tim untuk meneliti kasus kelahiran bayi tidak normal di Kabupaten Madina. Mereka akan memastikan kejadian itu akibat kawasan tercemar merkuri dari pertambangan ilegal atau tidak.
-
News •Bupati Madina Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Merkuri Akibat Tambang IlegalSaat ini, tambang rakyat banyak tersebar di Madina. Aktivitasnya tidak terlalu terlihat karena tambang itu ilegal.
-
News •Polda Jatim Bongkar Skincare Mengandung Merkuri Beromset Rp1,6 M per BulanSetelah dilakukan penyelidikan, ditemukan beberapa produk beredar di wilayah Sidoarjo dan Kediri. Produk yang beredar itu, dipastikan tidak memiliki izin edar.
-
Ekonomi •RI Penghasil Merkuri, Pemerintah Masukkan Dalam Kategori Barang HaramPemerintah terus berupaya untuk menghentikan perdagangan Merkuri. Upaya itu dilakukan dengan cara mendorong penutupan tambang Sinabar (batu penghasil logam merkuri) dan jalur distribusi Merkuri. Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata.
-
Ekonomi •Bahayakan anak-anak, Jokowi haramkan penambang gunakan merkuriBahayakan anak-anak, Jokowi haramkan penambang gunakan merkuri. Penggunaan merkuri, kata Presiden Jokowi, berbahaya bagi kesehatan bagi 250.000 penambang dan berdampak pada keluarga penambang serta berbahaya bagi anak-anak dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang. Presiden Jokowi juga meminta pemberian edukasi.