Mendagri dan FPI

Benny mengatakan, saat mengajukan perpanjangan masa surat keterangan terdaftar (SKT), FPI merupakan ormas yang tidak berbadan hukum. Status hukum satu ormas, ujar Benny, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada beberapa hal yang membuat pemerintah enggan memperpanjang izin FPI. Salah satunya visi misi ormas tersebut.

Falah mengungkapkan, dalam AD/ART FPI terdapat klausul yang bertentangan dengan UU Keormasan. Dan ini seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menentukan sikap.

Dia menjelaskan, AD/ART FPI dikeluarkan pada 2013. Padahal di tahun 2017, pemerintah mengeluarkan UU Keormasan. Sehingga seharusnya AD/ART FPI haruslah dicocokkan dengan UU Keormasan.

Dia menjelaskan, jika masih ada masalah pada beberapa poin AD/ART bisa diskusikan lebih lanjut dengan FPI. Sehingga poin yang dipermasalahkan bisa ditemukan penyelesaiannya.

Dia menambahkan, kegiatan FPI dekat dengan rakyat karena berada di garda terdepan masyarakat. Seperti membantu korban banjir.

FPI sendiri telah memenuhi 10 dari 20 persyaratan administrasi perpanjangan perizinan. Tapi hal tersebut nyatanya bukan jaminan.

Dia menuturkan, sejauh ini pihak Kemendagri terus melakukan evaluasi terhadap perpanjangan FPI. Sehingga, belum diketahui hasilnya.

"Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan baru diserahkan 10 persyaratan, kan kami harus menunggu dulu dong, menunggu dulu persyaratan lengkap," ujar Tjahjo.

Kemendagri akan memproses permohonan SKT setiap Ormas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut dia, jika nanti sudah masuk suratnya, maka akan dievaluasi. Dirinya pun meminta agar FPI juga melakukan evaluasi internal.

Soedarmo mengungkapkan, FPI masih belum mengajukan perpanjangan izin. Nantinya, dia menambahkan, akan kembali diverifikasi persyaratannya sesuai Undang-undang Ormas.

"Solusinya duduk bersama, dari hati ke hati untuk mengoreksi distorsi tadi," kata Pratikno.

Pemerintah wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung untuk penghentian sementara kegiatan ormas tersebut.

Terbaru suara lantang pembubaran FPI datang dari Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Ada tahapan-tahapannya dan kedua yang saya tahu FPI itu sebagai ormas tidak tercatat di DKI," tegas Tjahjo Kumolo.

"FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja," papar Ahok.

Demo FPI selalu berakhir ricuh dan anarkis sehingga membuat banyak pihak ingin membubarkan ormas Islam ini.

Jokowi janji setelah dilantik akan menggebuk ormas-ormas anarkis yang meresahkan masyarakat.

Jika FPI buat ulah dan merugikan masyarakat, Kemendagri mengancam mencabut izin FPI pusat.