Kpu Larang Koruptor Jadi Caleg

KPU menjelaskan, Peraturan KPU (PKPU) yang memperbolehkan mantan terpidana menjadi caleg telah sesuai dengan keputusan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut sudah dipraktikkan pada Pilkada 2020 silam.

Viva mengusulkan, agar putusan tersebut diberlakukan untuk semua calon legislatif baik anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/ kota dan anggota DPD RI.

Selain itu, tambah Nurul, perlu pula disertakan informasi mengenai kasus korupsi yang menjerat calon legislatif bersangkutan.

"Pihaknya mengajukan argumen yang sangat kuat berkaitan dengan permohonan itu. Yakni dengan melihat fakta politik terkini, di mana mantan napi korupsi yang dicalonkan lagi di Pilkada ternyata mengulangi perbuatannya.

Menurut dia, tidak adanya larangan tegas bagi para mantan napi korupsi dapat dipandang sebagai ujian kepada partai politik. Apakah parpol akan mengusung mantan napi korupsi.

Ali menilai kebiasaan politik dan mahar di Indonesia harus dihapuskan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini sedang menggeber penghapusan narasi tersebut.

Agus menyayangkan koruptor masih dipertahankan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Dia pun menyarankan KPK agar pencalonan koruptor itu tegas dilarang.

Adapun bunyi Pasal 3A ayat (3) dan (4) yakni 'Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.'

"Sekarang tinggal parpolnya saja, kalau dianggap bahwa lebih baik kader diusung yang bukan eks napi koruptor itu membantu kita menciptakan pemerintahan yang bersih," pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) berkaitan dengan Pilkada 2020. Dalam PKPU, tidak dicantumkan larangan mantan koruptor maju dalam pilkada.

Hanya mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual yang tak boleh maju pemilu.

Evi menjelaskan, PKPU tersebut awalnya hanya melarang eks narapidana narkoba jadi calon kepala daerah. Sekarang ingin ditambah dengan melarang eks koruptor jadi calon kepada daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut, KPU mengutarakan beberapa hal salah satunya terkait Peraturan KPU (PKPU) yang putusannya sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Tjahjo menjelaskan hal tersebut akan dibahas oleh DPR. Terkait proses apakah akan masuk PKPU saja atau dimasukan dalam peraturan.

JK Sebut Pelarangan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Bisa Masuk di UU Pemilu. Kemudian jika aturan itu larangan eks koruptor maju pilkada masih dilakukan, masyarakat kata JK seharusnya bisa memilih calon yang memiliki rekam jejak baik.

Perludem Dorong Revisi UU Pilkada Agar Eks Napi Koruptor Tak Ikut. Titi menjelaskan, minimal dilakukan pengaturan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Yaitu tentang pengaturan pemberlakuan masa jeda setelah eks napi koruptor keluar masa hukumannya dengan waktu pencalonan.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan undang-undang yang ada tidak memungkinkan pelarangan eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah. Pada Pilkada 2020, masih berdasarkan UU 10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"KPU ini pekerjaannya gak dikerjakan, pekerjaan orang lain mau dikerjakan. Suka begitu ya orang-orang kita itu ya? Kerjaan gak dikerjain, kerjaan orang dikerjain," ucap Fahri.

"Mengenai larangan mantan napi koruptor untuk dicalonkan kembali dalam pilkada mendapatkan landasan hukum yang lebih kokoh sehingga tidak ada peluang untuk dibatalkan sebagaimana pada pemilu yang lalu oleh MA," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid.

Menurutnya, partai yang harus berkomitmen untuk tidak mencalonkan eks koruptor sebagai kepala daerah. Dengan komitmen partai, tidak perlu ada aturan pelarangan mengusung mantan koruptor.