Koruptor S2

"Kerugian negara harus diambil alih lagi untuk kepentingan negara sehingga koruptor tidak bisa menikmati hasil korupsinya, plus mereka harus menanggung penjara dan kalau perlu rasa malu."

Jusuf Kalla memandang ada sisi kemanusiaan perlu diperhatikan dalam memberi hukuman.

Wacana terbaru, pemerintah sedang mengkaji agar para koruptor tidak lagi perlu dipenjara.

Luhut mengaku pemerintah telah membentuk tim pengkaji penerbitan Perppu aturan tersebut.

Banyak Warga Negara Indonesia yang kerap memarkirkan harta bendanya di luar negeri dan belum dikenakan pajak.

Tahanan yang mengikuti antara lain, Jannes Johan Karubaba, Raja Bonaran, dan Antonius Bambang Djatmiko.

Meski keluar ruang tahanan, para pelaku korupsi ini tetap mengenakan rompi oranye KPK.

"Kalau mau, ditempatkan di pedalaman Papua. Diasingkan dari keluarga," kata kata Yenti Garnasih.

Prioritas dari Kemenkumham sendiri di Jakarta baru sebatas kuliah S1.

Rudi Rubiandini, M. Nazaruddin dan Luthfi Hasan sebagai mahasiswa.

Adnan Pandu Praja merasa pesimis JIKA fasilitas kuliah S2 bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar hukum.

Yasonna tidak memberikan fasilitas kuliah untuk napi kasus pemerkosaan.

Yasonna justru berencana akan membuat program kuliah S1 untuk para napi yang lain.

"Saya mau tanya itu gimana, saya juga belum tahu," jawabnya.

"Kesal mas, apalagi lihat para koruptor itu sudah berbuat salah, hukumannya ringan," ujar Suwarno.

LP Sukamiskin membuka kesempatan bagi para tersangka koruptor untuk menempuh pendidikan lanjutan S2.

"Mereka enggak paham hukum dan terjerat korupsi. Enggak ada salahnya kuliah hukum," kata Desmond.

Universitas Pasundan bikin MoU dengan LP Sukamiskin. Nazaruddin, Luthfi Hasan dan lainnya kini bisa S2 hukum dalam sel.

Tidak ada subsidi atau biaya yang dikeluarkan negara untuk program Magister yang terkonsentrasi di Hukum Pidana ini.

Materi perkuliahan dan persyaratan akademis mengikuti selayaknya program reguler yang sama di Unpas.