Korupsi Gubernur Gatot

Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang diduga menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mulai diadili, Senin (14/12). Berbeda dengan tiga gelombang sebelumnya yang disidangkan di Jakarta, mereka diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Para tersangka itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, senilai Rp 300 hingga Rp 350 juta perorang.

Majelis hakim juga mencabut hak politik keempat terdakwa selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Dalam pertimbangannya, hakim menilai keempatnya tidak mendukung program pemberantasan korupsi pemerintah dan khusus untuk terdakwa dan tidak mengembalikan uang suap yang diterima.

Tersangka kasus suap DPRD Sumatra Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban akhirnya menyerahkan diri ke KPK, Jumat (11/1). Sebelum ke KPK, dia menyerahkan diri ke Mapolsek Kelapa Dua, Polres Tangerang Selatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keempat tersangka juga telah dilakukan pelimpahan tahap II. Selanjutnya, mereka segera menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan lima tersangka kasus dugaan suap anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Dengan demikian, lima dari 38 tersangka kasus dugaan suap tersebut segera menjalani sidang perdana.

Ferry Suando merupakan tersangka suap yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Penetapan DPO ini lantaran Ferry sudah dua kali mangkir pemeriksaan penyidik KPK tanpa alasan jelas. Ferry diketahui tak penuhi panggilan KPK pada 14 dan 21 Agustus 2018.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Ketiganya merupakan tersangka dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku pihaknya menerima surat pemberitahuan praperadilan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sidang itu diajukan oleh empat tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.

"KPK dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan Pasal 44 UU KPK yang bersifat khusus atau lex specialis. Dalam hal KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka dapat ditingkatkan ke Penyidikan," kata Febri.

Untuk ANN sendiri, lanjut Febri, akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Dia akan menetap di sana selama 20 hari ke depan sesuai dengan prosedur aturan hukum.

"Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPRD Sumut, yaitu DHM (DTM Abdul Hasan Maturidi), REN (Richard Eddy Marsaut), dan SFE (Syafrida Fitrie)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/7)

Terkait kasus ini, penyidik juga memanggil Bendahara Sekretariat DPRD Sumut, Muhammad Alinafiah dan staf mantan anggota DPRD Sumut Indra Alamsyah bernama Fahrizal Dalimunte. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka. Mereka diduga menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang masing-masing sebesar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta.

Kasus suap Gatot Pujo Nugroho, eks anggota DPRD Sumut Rizal Sirait ditahan KPK. Rizal sebelumnya merampungkan pemeriksaan sekitar pukul 17.30 WIB. Anggota DPD dari Sumut itu keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye sambil menggenggam tasbih.

Febri pun mengingatkan agar para pihak yang turut menerima aliran dana dari kasus tersebut segera mengembalikan uang dan bersikap kooperatif kepada penyidik.

Dalam kasus ini, KPK sudah memproses terlebih dahulu 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Mereka telah divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman berbeda antara 4 sampai 6 tahun penjara.

KPK menduga menduga 38 orang anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Mereka masing-masing diduga menerima suap sebesar Rp 300 hingga Rp 350 juta.

Ketua KPK: Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang bukti elektronik bahwa 38 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp300-350 juta.

Kasus pemberian gratifikasi dari (mantan) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, kepada anggota DPRD Sumut belum berakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah mantan anggota Dewan.