Korupsi Dana Hibah Tasikmalaya

Kasus ini membuat mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara.

Sembilan terdakwa kasus korupsi dana hibah Tasikmalaya divonis bersalah. Mereka mendapat hukuman penjara dengan masa tahanan yang bervariasi. Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (1/4).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil irit bicara terkait mangkirnya Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat dipanggil Majelis Hakim untuk menjadi saksi dalam Kasus dugaan korupsi dana hibah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum kembali tidak menghadiri persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah di Pemkab Tasikmalaya. Padahal, mantan bupati Tasikmalaya itu sudah beberapa kali diminta hadir sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan penetapan majelis hakim.

Kepastian tidak hadir itu dibacakan jaksa penuntut umum, Andi Adika Wira. Ia menyebut bahwa Uu menghadiri rapat terbatas sekaligus peresmian terkait National Plastic Action Partnership Indonesia di Jakarta.

Penetapan dari majelis hakim itu berdasarkan pertimbangan masih ada waktu untuk memeriksa saksi. Selain itu, keputusan ini untuk memenuhi permintaan para terdakwa yang diwakili tim kuasa hukum. Mereka menilai, kehadiran Uu bisa membuat kasus ini semakin jelas.

Ia menegaskan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengawasi kegiatan yang berpotensi terjadi pelanggaran.

Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, ia akan menaati proses hukum dan siap memberikan keterangan jika diminta untuk bersaksi di pengadilan.

Dana inilah yang diduga membuat para pejabat memotong anggaran dana hibah hingga 90 persen.

Salah seorang saksi, Mumu (65) mengatakan, Setiawan mengurus semua persyaratan administrasi pencairan hibah. Pemilik Madrasah Al Falah di Kabupaten Tasikmalaya itu seharusnya mendapatkan bantuan Rp 50 juta sebelum dipotong.

Disebut dalam Dakwaan Kasus Dana Hibah, Peran Wagub Jabar Uu Akan Didalami. Dalam sidang dakwaan yang dibacakan Jaksa Erwin diketahui bahwa sekira bulan Agustus 2017 dengan dalih mendapat instruksi dari Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum untuk membagikan sapi kurban.

Para penerima dana hibah mengaku kaget uang diterimanya dipotong hingga ratusan juta rupiah.

Jaksa menyatakan bahwa yayasan yang mengajukan dana Rp 150 juta hanya menerima hanya Rp 15 juta. Begitupun dengan pengajuan Rp 250 juta yang hanya dicairkan Rp 25 juta.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (10/12). Dalam sidang yang diketuai majelis hakim M Razad itu dihadiri terdakwa Abdul Kodir dan delapan orang stafnya.

Dari laporan masyarakat itu, Kejati dan tim ahli sudah mengecek jembatan tersebut. Nilai kerugian dalam kasus itu mencapai Rp 1 miliar lebih.

Polda Jawa Barat membongkar praktik korupsi program dana hibah tahun anggaran 2017 di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus itu, Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat di Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya digeledah petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Hal ini tindak lanjut dari laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jembatan.

Dugaan awal, penyidik menemukan pemotongan dana bagi penerima hibah senilai Rp 3,4 miliar. Akibat perbuatan tersebut, ada kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.