Kepala Daerah Mundur

Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala daerah karena mencalonkan sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI pada Pemilu 2024. Ashari maju sebagai bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lucky Hakim sebenarnya bukan kepala daerah pertama yang memilih mundur dari jabatannya. Ada beberapa kepala daerah yang memilih mengakhiri masa jabatannya di pertengahan periode. Alasannya pun beragam.

Surat pengunduran diri telah dikirim Lucky kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu pada 8 Februari 2023. Dengan dikirimnya surat tersebut, Lucky Hakim tidak serta merta bisa menanggalkan jabatannya.

Alasan terbesar Lucky memilih mundur dari jabatannya di tahun kedua ini karena merasa gagal sebagai wakil kepala daerah. Dia mengaku selama ini menerima gaji yang besar dan menikmati berbagai fasilitas mewah dari negara.

Jabatan wakil bupati tergolong jabatan kepala daerah tingkat II. Gaji bupati dan wakil bupati diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dasar hukum lainnya tentang Perjalanan Dinas or yaitu Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera memanggil Lucky Hakim untuk mengetahui informasi pengunduran dirinya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Politisi Golkar ini juga mengimbau seluruh kepala daerah menjaga kondusivitas di lingkungan kerja, terlebih pada momen krusial menjelang Pemilu serentak.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herry Erfian mundur dan meletakkan jabatannya. Dia memilih menjadi pengganti antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Rabu, 17/02 kemarin Bupati Indramayu Jawa Barat Taufik Hidayat resmi pamit dari jabatannya sebagai kepala daerah di wilayah tersebut setelah dilantik pada Rabu (10/2/2021) lalu. Ia diketahui menjadi bupati tersingkat setelah menjalankan kepemimpinannya selama 7 hari.

Tri Rismaharini merasakan beratnya menjalankan roda pemerintahan daerah dan resistensi di dalamnya.

MK menilai Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi.

Para kepala daerah itu mundur demi memberikan jalan bagi keluarganya maju dalam pilkada.

"Kepala daerah yang mampu mempersiapkan keluarganya harus menunggu keputusan MK," kata Tjahjo.

"Pengunduran diri jangan sampai melukai rakyat, maka perlu mendapat persetujuan DPRD sebagai wakil rakyat."

KPU diingatkan agar tidak membuat aturan yang mengabaikan peraturan yang berlaku.

Meski banyak kepala daerah dikabarkan mundur, Tjahjo mengaku belum menerima surat mundur dan persetujuan DPRD setempat.

Hal ini diungkap Jusuf Kalla berkaitan dengan rencana tiga kepala daerah mundur dari jabatannya saat ini.

"Kalau dua bulan lagi jabatannya berakhir dia mundur, istrinya mau maju nggak boleh," kata Rambe.

"Kalau secara etika politik, dia kontrak politiknya di pilkada kan lima tahun," kata Tjahjo Kumolo.

"Mundur ya mundur saja. Contoh, Kutai Timur, Isran Noor itu, dia gak ada alasan," kata Tjahjo Kumolo.