Banyak kepala daerah mundur jelang pilkada, Mendagri ngadu ke DPR

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta masukan dari DPR terkait banyaknya kepala daerah yang mundur jelang pilkada serentak demi menyiasati aturan incumbent. Bahkan, diketahui DPRD belum memberikan persetujuan kepada para kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir tersebut."Kami minta masukan soal kepala daerah yang mundur. Sepanjang tidak atau belum dapat keputusan MK dan DPRD walaupun mereka janji secara lisan akan memenuhi undang-undang yang ada," kata Tjahjo di ruang pansus C gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/7).Menurutnya, sikap kepala daerah tersebut dapat mengganggu jalannya pilkada. Mereka diduga mundur untuk memberikan jalan bagi keluarganya maju dalam pilkada. "Ini jangan sampai mengganggu hal-hal yang sejak awal ditetapkan," terang dia.Lanjut dia, anggaran keamanan untuk pilkada memang belum tercukupi semua. Namun, pemerintah berjanji segera mengalokasikan anggaran untuk mencukupinya."Per hari ini ada Rp 400 miliar yang belum terpenuhi seperti yang dibilang Kapolri. Tetapi Kapolri sudah memerinci potensi konflik dan bencana alam yang muncul nantinya," pungkas dia.