Ridwan Kamil Panggil Lucky Hakim yang Ajukan Mundur dari Posisi Wabup Indramayu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera memanggil Lucky Hakim untuk mengetahui informasi pengunduran dirinya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Ia juga mengimbau seluruh kepala daerah menjaga kondusivitas di lingkungan kerja, terlebih pada momen krusial menjelang Pemilu serentak.

Surat pemanggilan terhadap Lucky Hakim sudah dikirimkan pada hari ini, Rabu (15/2). Tak hanya itu, sang Bupati Indramayu, Nina Agustina pun turut diminta penjelasan. Dalam urusan ini, Ridwan Kamil bertindak sebagai pembina bupati dan wali kota.

"Saya akan memanggil Pak Wakil Bupati juga Ibu Bupati Indramayu untuk mengetahui tabayun dulu secara umum masalahnya seperti apa," kata Ridwan Kamil di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

"Baru nanti masalah administrasi politik lainnya mengikuti. Tapi per hari ini kami akan panggil untuk mendengar langsung masalahnya seperti apa," ia melanjutkan.

Ridwan Kamil mengimbau semua kepala daerah di tingkat kabupaten/kota agar bisa menjaga hubungan dengan baik dengan semua orang yang terlibat di lingkungan kerja.

Pria yang akrab disapa Emil ini juga berkisah, saat menjabat Wali Kota Bandung hubungannya dengan wakilnya terjaga dengan. Komunikasinya berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatan.

Hal itu pun ia terapkan saat menjadi gubernur. Hubungannya dan wakil gubernur sampai saat ini tetap baik.

"Kepada seluruh kepala daerah jagalah kondisivitas di lingkungan kerjanya dan di lingkungan antara orang nomor satu dan orang nomor duanya. Contohlah pak gubernur, dulu wali kota, kami damai dengan Pak Oded, kemudian dengan Pak Uu juga saat jadi gubernur damai jadi silih asih, asuh, asah, ini dalam membangun Jawa Barat," terang dia.

Ridwan Kamil mengakui bahwa pemilu yang berlangsung pada tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Kondusivitas wilayah pun harus dijaga. Sejauh ini, selain dengan pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi yang terlibat, seperti Polri, partai politik, hingga penyelenggara pemilu.

Ia berharap pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ketika ada masalah, harus diselesaikan dengan solusi yang bisa diterima. Terlebih, diprediksi bahwa penyelenggaraan pemilu tahun depan dihadapkan distorsi semacam informasi hoaks. Ini menjadi tantangan, khususnya di Jawa Barat dengan pemilih terbesar, sebanyak 35 juta jiwa.

"(Pemilu harus) berjalan dengan kondusif, damai dengan mengedepankan sebuah proses yang sifatnya solutif dan menyenangkan, karenanya akan dirutinkan forum silaturahmi ini antara semua pengambil keputusan pemangku kepentingan khususnya di ekosistem politik Jawa Barat," kata dia.

"Dari pengalaman 2014 dan 2019 secara umum sangat kondusif hanya yang meningkat hanya distorsi-distorsi informasi yang menjadi sumber hoaks surveinya juga menyebut 60 persen dipercayai dan beredar di handphone," ucap dia.

Masalah lain yang harus segera diselesaikan adalah pendataan pencoblos. Jangan sampai ada warga yang memiliki hak pilih terlewat. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh ada warga yang sudah tak memiliki hak pilih namun tetap tercatat.

"Jangan sampai kalau sudah meninggal ini ada tercatat sebagai pencoblos atau usianya yang belum dijadikan orang yang bisa mencoblos terus di-update dan diverifikasi dari pengalaman dua kali pemilu kinerja dari KPU sangat detail sangat akurat jadi pasti ada hal-hal seperti ini maka harus dilakukan penyempurnaan," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kapolda Jabar, Irjen Suntana menyampaikan komitmennya untuk melakukan pengawalan kontestasi politik bisa berjalan baik.

"Terima kasih tadi sudah saya sampaikan bahwa Polda Jabar bersama instansi terkait seluruhnya sudah melakukan inventarisir dan kami mencarikan pola-pola langkah untuk mencegah kerawanan itu menjadi gangguan Kamtibmas Tapi satu yang paling penting adalah dukungan semua pihak," ucap dia.