Kasus Suap Pegawai Kemenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai akan melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum.

"Bukan korupsi tapi pencucian uang, ini lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara apalagi diambil dari uang pajak," kata Mahfud.

Kementerian Keuangan menilai pencopotan seorang pejabat di Kementerian Keuangan tidak bisa dilakukan begitu saja. Perlu ada mekanisme yang ditempuh sebelum dilakukan pencopotan atau pergantian pejabat eselon I.

Berkas dakwaan Angin dalam perkara ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rifa diduga menerima miliaran rupiah untuk mengawal proposal dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) yang diajukan sejumlah kepala daerah.

Uang hasil lelang dari harta rampasan koruptor ini bisa mengembalikan kerugian negara dari tindakan rasuah yang dilakukan. Hal ini menjadi optimalisasi yang dilakukan KPK sebagai bagian dari penegak hukum.

Ali mengatakan, selain membuat jera para terpidana korupsi dengan hukuman badan, KPK juga akan mengupayakan pemulihan keuangan negara dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW), dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rifa Surya (RS) dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, I Dewa Nyoman Wiratmaja (IDNW).

Yaya merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik menggali pengetahuan Wawan terkait adanya dugaan aliran uang ke berbagai pihak lain dalam kasus dugaan suap penurunan nilai pajak pada pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Jurnalis Tempo dianiaya oleh sejumlah orang saat melakukan reportase terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB, tim penyidik mengamankan dokumen dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus yang tengah diusut.

KPK Periksa Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu. Penyidik lembaga antirasuah juga turut memanggil Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo dan Kasubdit DAK Fisik II Kemenkeu Yuddi Saptopranowo.

Suap Dana Perimbangan Daerah, Pejabat Kemenkeu Dituntut 9 Tahun. Gratifikasi diterima setelah ada kepastian alokasi DID Kabupaten Halmahera Timur dalam APBN 2018 senilai Rp 25.750.000.000.

Tarra mengaku ia baru melunasi uang sebesar Rp 740 juta milik Pahala. Sementara, kepada Sumiati ia baru mengembalikan uang Rp 100 juta.

Tara diminta agar tidak melibatkan Fitra terkait kasus penerimaan gratifikasi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Yaya Purnomo.

Dalam kesaksiannya, Budi menuturkan pernah beberapa kali bertemu dengan Yaya. Lokasi pertemuan berlangsung di Hotel Aryaduta, Hotel Indonesia Kempinski, rumahnya di Bandung, dan Apartemen Hotel Sultan.

KPK bakal hadirkan pimpinan BPK di sidang eks pejabat Kemenkeu. Kehadiran Bahrullah dipertimbangkan usai namanya ikut tercantum dalam surat dakwaan mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Bahrullah Akbar diduga terlibat dalam gratifikasi yang diterima Yaya Purnomo.

Suap RAPBN-P, eks pejabat Kemenkeu didakwa terima Rp 3,7 miliar dan USD 53.200. Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo, didakwa menerima gratifikasi Rp 3.745.000.000, USD 53.200 dan SGD 325.000.

"Dalam pertemuan tersebut Erwin Pratama Putra menyampaikan Kabupaten Kampar juga telah mengajukan usul anggaran di APBN 2018 melalui Romahurmuziy anggota Komisi XI DPR dan meminta agar terdakwa (Yaya Purnomo) mengawalnya atas permintaan tersebut terdakwa bersedia untuk mengawalnya," ucap jaksa Wawan.