Kasus Suap Bupati Hulu Sungai Utara

Senada juga disampaikan penasihat hukum terdakwa, Fadli Nasution yang akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kliennya Abdul Wahid.

Saksi bernama Ahmad Syarif mengaku uang komisi proyek berjumlah miliaran rupiah untuk sang bupati diserahkan dalam kardus mi instan.

Permohonan dikabulkan karena sejumlah pertimbangan. Antara lain, sikap kooperatif terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan. Serta peran Maliki dalam turut membongkar peran tersangka lainnya dalam kasus korupsi suap fee proyek di Kabupaten HSU khususnya keterlibatan Bupati HSU non-aktif Abdul Wahid.

Dengan pelimpahan berkas dakwaan tersebut, maka penahanan Abdul Wahid menjadi kewenangan PN Banjarmasin.

Abdul Wahid masih akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih. Sebab masa penahanan Abdul Wahid akan diperpanjang 20 hari ke depan terhitung sejak 17 Maret 2022 hingga 5 April 2022.

Ali menyatakan, Abdul Wahid diduga melakukan transaksi keuangan tanpa melalui jasa layanan transaksi keuangan yang sah.

KPK menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka TPPU.

Penetapan tersangka setelah tim penyidik mendalami dan menganalisa dari rangkaian alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus suap dan gratifikasi oleh tersangka AW. Diduga ada beberapa penerimaan yang dengan sengaja disamarkan dan diubah bentuknya serta dialihkan kepada pihak lain.

Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Abdul Wahid diduga ada beberapa aset tak dilaporkan. Dalam LHKPN tercatat Abdul Wahid tak memiliki mobil, namun tim penyidik menyita mobil milik Abdul Wahid.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, objek tanah dan bangunan disita tim penyidik berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU. Aset itu diperuntukkan klinik kesehatan.