Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut program migrasi kompor listrik masih akan terus mendapatkan penolakan dari masyarakat. Sebab, daya yang dibutuhkan kompor listrik di pasaran masih terlalu tinggi.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan uji coba konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi, meski program tersebut telah dinyatakan batal.

Dalam rangka migrasi penggunaan kompor listrik dari kompor gas LPG, pemerintah akan membagikan paket kompor listrik senilai Rp1,8 juta. Paket tersebut akan dibagikan kepada 300 ribu keluarga.

Pahala enggan menjawab terkait kelangsungan nasib kompor listrik gratis yang telah dibagikan maupun yang masih ada dalam stok PLN. Pahala meminta awak media menanyakan hal tersebut ke pihak PLN.

Program ini digencarkan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran subsidi untuk tabung gas melon yang terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 Kg mencapai Rp67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG kemasan 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Wacana program migrasi kompor gas LPG ke kompor gas masih menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Penggunaan kompor listrik dinilai tidak efisien bagi rumah tangga dalam berbagai aspek.

Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program konversi kompor listrik tidak cocok diterapkan pada kelompok masyarakat miskin dengan daya listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA). Alasannya, penggunaan kompor induksi membutuhkan listrik dengan daya besar.

Gali lebih jauh di sini, yuk!

Anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela mengatakan kompor listrik dinilai nisa membawa masalah baru. Menurutnya, kompor listrik tidak cocok dengan masakan Indonesia. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pemanfaatan kompor gas elpiji tidak bisa dihilangkan. Apalagi, makanan Indonesia sangat berbeda dengan masakan oran

Upaya renegosiasi menurut Mamit perlu dilakukan oleh PT PLN Persero, agar beban keuangan dari perusahaan pelat merah tersebut tetap terjaga.

Hanya saja, cara ini dinilai Bhima sangat tidak tepat. Mengingat hulu pembangkit listrik juga masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan energi listrik.

Masyarakat Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi memasak dengan menggunakan kompor listrik.

Mamit menuturkan, perlu ada pengembangan riset terhadap daya kompor listrik jika ingin dijadikan program pemerintah. Sehingga, program tersebut dapat berjalan efektif tanpa membebani ekonomi masyarakat.

Pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan program konversi kompor elpiji 3 Kg ke kompor listrik induksi tersebut belum dibicarakan dan belum disetujui.

Sugeng mengatakan, rencana migrasi kompor listrik tersebut masih berupa wacana. Sehingga belum ada pembahasan secara khusus antara pemerintah dengan DPR.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov memberikan catatan, imbauan ini bisa dilakukan presiden dengan tanpa paksaan. Artinya, tetap mendorong ASN dan pegawai BUMN itu beralih secara sukarela.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyampaikan, program konversi kompor listrik bersifat alternatif bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat menentukan penggunaan kompor gas atau listrik yang dinilai sesuai dengan kebutuhan untuk memasak.