Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Jember, terkait beberapa proyek fisik yang disinyalir bermasalah. Pemeriksaan tersebut berlangsung pekan lalu, saat gejolak proses pemakzulan terhadap bupati Jember Faida oleh DPRD Jember tengah berlangsung.

Saat itu, Haduri yang mengaku pengusaha tambang di Papua dan mengaku memiliki 300 hotel berkelas di berbagai negara.

Pansus akan berisikan 15 anggota dari total 50 anggota DPRD Jember.

"Jika peserta hasil rapid test nya ternyata reaktif, bisa mengikuti UTBK tahap II dengan segera melapor ke panitia UTBK Unej."

Sejumlah pejabat penting Pemkab Jember yang dipimpin oleh Sekda Mirfano, turut hadir untuk membahas dan mengklarifikasi sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian Mendagri Tito Karnavian itu.

"Saya bawa tiga saksi. Satu, pak Eko sebagai PPTK (saat proyek berlangsung) dan dua lagi adalah tukang dan mandor yang mengerjakan proyek tersebut," ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono.

David juga mensinyalir pelampung bergambar foto bupati Faida itu juga tidak sesuai standar keamanan sesuai tujuan peruntukannya. "Silakan ditanyakan, apakah mereka yang menerima bantuan pelampung itu terjamin keamanannya ketika dipakai banjir," papar David.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jember, Gatot Triyono, mengatakan hingga 22 Mei 2020, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 25 orang yang berada di 19 desa/kelurahan di 17 kecamatan atau lebih separuh dari jumlah kecamatan di Kabupaten Jember, bahkan dua orang meninggal dunia.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhirnya menyatakan Muhammad Ghozali, seorang camat di Jember, Jawa Timur, terbukti bersalah melanggar aturan netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejak Senin (18/05) kemarin, viral foto-foto dan video tentang penumpukan pengunjung di sebuah mal yang ada di Jember. Viralnya foto dan video itu juga sampai di-posting di beberapa akun instagram influenzer, seiring dengan maraknya tagar #IndonesiaTerserah.

Sanksi penundaan dijatuhkan karena Pemkab Jember dianggap tidak menyampaikan laporan refocusing atau penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar, sesuai kemampuan dan perkembangan penyebaran Covid-19 di Jember.

Semula, Panitia Angket DPRD Jember sudah mengagendakan panggilan paksa kepada sejumlah pimpinan OPD di bawah bupati Jember. Rencana panggilan paksa pada hari Senin (16/3) itu akhirnya diundur pada Selasa (17/3). Ini karena menyesuaikan dengan jadwal panggilan kedua untuk bupati.

Bupati Jember dr Faida memberikan klarifikasi terkait penarikan kembali bantuan banjir untuk Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul 'Ilmi di Kaliwates, Kabupaten Jember. Faida menyebut ada penundaan penyerahan bantuan, karena adanya kesalahan data di lapangan. Bantuan yang ditarik telah dipenuhi sesuai kebutuhan santri.

Pihak Pemkab Jember mengaku bahwa kabar penarikan bantuan hanya kesalahan komunikasi, dan bantuan sudah diserahkan kembali secara penuh, pada Jumat (14/02) sore.

Asrah membantah bahwa bantuan kembali diserahkan karena maraknya pemberitaan soal penarikan bantuan dari bupati itu. Dia menyebut, bantuan baru diserahkan seminggu kemudian (beberapa jam setelah ramai diberitakan media online), karena faktor kesibukan.

Kejadian unik terjadi di Jember, Jawa Timur. Bantuan yang diserahkan Bupati Jember dr Faida kepada korban banjir ditarik kembali sesaat setelah dia pulang. Namun setelah ramai dibicarakan, bantuan kembali diserahkan kepada warga.

Peta politik jelang Pilgub Jember 2020 mulai tampak. Terlebih, kandidat Petahana Bupati Jember dr Faida menyatakan diri maju lewat jalur independen.

Panitia angket ini memang dibentuk menyelidiki seluruh proyek yang dikerjakan Pemkab Jember. Tim sempat bertemu dengan pimpinan RSD dr Soebandi, pihak kontraktor sebelum berkeliling melihat area pembangunan.