"Terobosan hukum berupa penjatuhan sanksi pidana mati dalam proses penuntutan saya berharap dapat ditindaklanjuti pula dengan terobosan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi," kata Burhanuddin.

Para jaksa menangani perkara akan diperiksa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Aspidum Kejati Jawa Barat ditarik ke Kejagung untuk memudahkan pemeriksaan.

Ahli hukum Pidana, Prof Hibnu Nugroho mengapresiasi langkah dari Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan eksaminasi khusus terhadap perkara terdakwa Valencya alias Nengsy Lim yang marahi suaminya karena kerap mabuk di Kejaksaan Negeri Karawang.

Burhanuddin juga menegaskan, apabila ada yang berani dan terbukti melakukan perbuatan tercela dalam pelaksanaan RJ. Ia tidak akan segan-segan akan menghukum berat pegawai Kejaksaan tersebut dan akan memberhentikan tidak dengan hormat.

Dalam arahannya itu, ia berharap dapat membangun jiwa korsa dan displin serta rasa kebersamaan para peserta didik. Namun, hal itu menjadi kurang tercapai karena kegiatan ini dilakukan secara daring.

Sebab menurutnya, tidak ada yang mengetahui seorang jaksa akan ditempatkan di mana dan akan menangani kasus apa. Apabila jaksa menangani kasus yang sensitif, maka pihak yang berseberangan akan dengan mudah mencari segala macam informasi dari diri seorang jaksa, bahkan keluarganya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merespons langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan Pedoman No.18 Tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga mereka memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. BNN menilai kebijakan tersebut sangat bagus.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin terus bekerja menegakkan hukum. Dia meminta Burhanuddin tak perlu memusingkan isu poligami yang dihembuskan belakangan ini.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pangeran menilai tuduhan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan poligami tidak boleh dianggap enteng. Dia meminta hal ini bisa diusut tuntas.

Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono menengarai adanya upaya serangan personal terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan isu poligami dilakukan. Dia menuding isu itu diembuskan antek koruptor.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni menyebut bahwa dugaan pelanggaran poligami yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin bentuk serangan oleh para pihak yang terusik.

Wacana penerapan hukuman mati oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dianggap belum bisa menjadi solusi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Burhanuddin memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk membangun dan jalin harmonisasi hubungan antar aparat penegak hukum secara profesional agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada para pencari keadilan. Termasuk menjadikan hasil dari Kejari Kuansing sebagai pelajaran.

Jaksa agung juga mewajibkan para jaksa untuk mempublikasikan pelaksanaan keadilan restoratif dan mensosialisasikan domininus litis kejaksaan dalam peradilan umum kepada masyarakat.

"Namun bagi saya, lebih baik kehilangan anak buah yang buruk untuk menyelamatkan institusi,” ujarnya.

Firli mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan seluruh lembaga untuk menghentikan perilaku koruptif.

Boyamin mengaku dirinya mendukung rencana Jaksa Agung tersebut untuk membuat jera para penyelenggara negara yang merampok uang rakyat. Menurut Boyamin, ada dua pihak yang bisa dijerat dengan hukuman mati dalam perkara korupsi Asabri.