Hukum Adil

Direktur IPR Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo adalah respons nyata terhadap aspirasi publik demi penegakan hukum yang adil.

Kodam XIII/Merdeka dan Kejati Sulut resmi menandatangani kerja sama penegakan hukum, memperkuat sinergi antar lembaga dan dukungan penuh TNI terhadap jaksa.

Tim kuasa hukum Nadiem ajukan praperadilan. Sidang perdana 3 Oktober 2025, bertujuan dorong proses hukum adil dan transparan terkait penetapan tersangkanya.

Koordinator ASRI dan KNPRI menegaskan bahwa segala bentuk tindakan anarkis hanya akan merugikan rakyat dan mencederai demokrasi. Simak 8 prinsip penting untuk demokrasi sehat.

Gerakan Milenial Indonesia Emas (GMIE) 2045 mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, melihatnya sebagai instrumen vital untuk memberantas korupsi dan menutup celah kejahatan ekonomi yang merugikan negara.

Ayahanda Affan Kurniawan, pengemudi ojol korban rantis Brimob, Zulkifli, bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia menuntut Keadilan Kasus Affan dan mengungkap janji tak terduga dari Presiden.