Mengapa Tindakan Anarkis Justru Merugikan Rakyat? Aktivis Ungkap 8 Prinsip Demokrasi Bermartabat

Jakarta – Koordinator Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia (ASRI) dan Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menyatakan bahwa segala bentuk tindakan anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat keamanan, hanya akan merugikan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap situasi terkini di Indonesia yang kerap diwarnai aksi-aksi demonstrasi. Fikri, Koordinator ASRI dan KNPRI, menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merusak citra perjuangan tetapi juga mencederai semangat demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, tindakan-tindakan semacam ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan biadab. Oleh karena itu, ia menyerukan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan martabat dalam menyampaikan aspirasi.

Bahaya Tindakan Anarkis bagi Demokrasi

Fikri menjelaskan bahwa meskipun menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara, pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang baik, tertib, dan bermartabat. Hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan perusakan atau provokasi.

Tindakan anarkis, seperti vandalisme dan upaya adu domba, justru akan melemahkan posisi rakyat. Hal ini juga dapat mengalihkan fokus dari substansi tuntutan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pemerintah.

“Selain itu bisa merusak citra perjuangan dan mencederai semangat demokrasi itu sendiri serta merupakan tindakan tercela dan biadab,” kata Fikri dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta, Sabtu.

Mewujudkan Demokrasi Sehat Melalui Prinsip G-DELAPAN

Menyikapi kondisi tersebut, ASRI dan KNPRI menyampaikan sikap melalui Prinsip G-DELAPAN. Prinsip ini merupakan panduan untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur.

Salah satu poin penting adalah 'Demokrasi' yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak, namun harus disalurkan secara damai, tertib, dan tanpa anarkisme. Selanjutnya, 'Efektif' menuntut pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat secara cepat, tepat, dan nyata, bukan hanya sebatas wacana.

Prinsip 'Liberatif' meminta kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tanpa adanya tekanan, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara rakyat yang kritis. Ini penting untuk menjaga ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terbuka dan sehat.

Menjaga Keadilan dan Persatuan Bangsa

Prinsip G-DELAPAN juga mencakup aspek 'Adil' yang menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Termasuk di dalamnya adalah pengusutan tuntas aktor intelektual dalang kerusuhan yang merugikan rakyat Indonesia.

Kemudian, 'Partisipatif' berarti pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam pengambilan kebijakan, terutama yang menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia. 'Akuntabel' menuntut seluruh pejabat negara untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.

Terakhir, prinsip 'Nasionalistik' menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini termasuk menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah serta mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan kelompok atau segelintir orang yang memiliki hasrat politik.

Ajakan Menjaga Rumah Bersama

ASRI dan KNPRI secara konsisten menyerukan pentingnya menjaga stabilitas nasional. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Pesan ini menggarisbawahi bahwa persatuan adalah kunci kemajuan bangsa. “Kami percaya bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Mari jaga persatuan, kedamaian dan demokrasi dengan cara yang bermartabat,” ujar Fikri.

Sumber: AntaraNews