Pemerintah Kabupaten Bogor, belum bisa lepas dari masalah kekurangan tenaga guru di sekolah. Saat ini, dari 1.443 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 88 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), hanya digawangi tidak lebih dari 6.000 guru bertatus ASN.

Dia menjelaskan, salah satu isu krusial yang menjadi perhati para bupati di daerah, salah satu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terkait dengan Penghapusan Pegawai Honorer.

Insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Adapun besarannya yakni Rp250ribu per bulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menyebut bahwa tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS segera cair secara bertahap. Proses pencairan tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS memasuki tahap akhir.

Ribuan guru honorer yang bertugas di Kabupaten Garut diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah pengangkatan dilakukan menyikapi adanya aturan baru terkait honorer.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat masalah tentang tenaga honorer tak kunjung usai sejak 2005. Meski diakui telah ada sejumlah upaya yang dilakukan, namun belum menjadi solusi tepat.

Sebanyak 9.024 guru honorer di Jawa Tengah (Jateng) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 PPPK hadir secara luring dan 8.887 lewat daring.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Dia meminta pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat secara transparan.

Dalam surat tersebut, Menteri Tjahjo menyatakan jika pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Hal ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 6. Dan pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Rendahnya gaji guru di pedesaan membuat Ina sang guru PAUD, TK PGRI Sinarjaya Kecamatan Karang Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, tinggal di rumah panggung sederhana. Sebagai menu untuk makan siang, Ina pun harus mencari daun pakis untuk dimasak. Berikut potretnya, seperti dikutip dari YouTube Channel vlog Pedesaan:

Dinas Pendidikan Garut berharap uang pengganti yang diberikan bisa mengobati sakit hati dan kekesalan yang dirasakan Munir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPan-RB, Mohammad Averrouce mengatakan, selama ini rekrutmen honorer tidak terkonsolidasi. Artinya, perekrutan bukan berdasarkan skill atau kemampuan, dan juga tidak melewati sistem yang ada.

?Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto mengaku resah dengan pernyataan tersebut. Mengingat masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN baik itu PPPK ataupun PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa status tenaga honorer akan selesai atau dihilangkan pada 2023. Sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.

Aris menuturkan, bagi guru sekolah swasta atau yayasan lebih mudah untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sementara, mayoritas guru sekolah negeri merasa kesulitan karena birokrasi yang berbelit.

Alasannya, beberapa ketentuan yang dibuat pemerintah dianggap merugikan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada negara. Salah satunya meminta agar guru honorer di sekolah negeri diprioritaskan dalam seleksi PPPK Guru.

Meski hal itu bisa berakibat tidak adanya pengangkatan guru honorer sebagai abdi negara, namun dia ingin berprasangka baik. Dia berharap dalam waktu satu tahun ini semua guru honorer akan diangkat menjadi ASN.