FHSN: Guru Honorer Sekolah Swasta Cukup Diberi Tunjangan Profesi, Tak Harus Jadi ASN

Kamis, 20 Januari 2022 18:21 Reporter : Anisyah Al Faqir
FHSN: Guru Honorer Sekolah Swasta Cukup Diberi Tunjangan Profesi, Tak Harus Jadi ASN Guru. REUTERS

Merdeka.com - Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto meminta pemerintah untuk tidak menjadikan guru honorer swasta atau yayasan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Sebagai gantinya, pemerintah hanya perlu memberikan perhatian khusus. Mengingat banyaknya guru honorer di sekolah negeri yang sulit untuk menjadi ASN.

"Guru swasta tetap di sekolah swasta dengan pemerintah memberikan perhatian yang layak seperti tunjangan profesi guru," ungkap Aris Wijayanto, dalam RDPU di Komisi X DPR-RI, Jakarta, Kamis (20/1).

Aris menuturkan, bagi guru sekolah swasta atau yayasan lebih mudah untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sementara, mayoritas guru sekolah negeri merasa kesulitan karena birokrasi yang berbelit.

Dia mengaku paham maksud Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim yang ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru. Namun, faktanya di lapangan hal tersebut justru sebaliknya.

"Kalau guru dari yayasan bisa ikut seleksi tahap 2 dan 3 ini mereka tidak kehilangan pekerjaan. Bisa kembali ke sekolah swasta, kalau tidak lolos. Tapi guru yang di sekolah negeri, kalau tidak lolos bisa kehilangan pekerja," tuturnya.

"Ini justru malah tidak adil. ini ancaman besar kami dari guru sekolah negeri karena bisa tergeser," sambungnya.

2 dari 2 halaman

Beda Guru Sekolah Negeri dan Swasta

Aris mengatakan, guru swasta yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap 2 sebaliknya dikembalikan atau diperbantukan ke asal sekolahnya. Sehingga di sekolah swasta tidak kekurangan guru. Sedangkan guru sekolah negeri yang sudah lolos tetap bisa mengisi formasi. Sementara guru yang belum lolos tidak tergeser posisinya.

Keresahan dan usulan tersebut diakui Aris sudah disampaikan kepada Menteri Nadiem pada kesempatan yang berbeda. Dia meminta pemerintah melalui Nadiem untuk segera membuat regulasi yang baru dengan segera.

Berbagai hal tersebut sengaja disampaikan kembali kepada Komisi X DPR-RI dengan harapan bisa mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik ini.

"Kalau ini kelamaan dan tidak diatasi, ini banyak yang akan kehilangan pekerjaan karena terancam sama swasta tadi. Makanya perlu ada kebijakan dan ini mendesak sekali," kata dia mengakhiri. [idr]

Baca juga:
Guru Honorer Sekolah Negeri Minta Diprioritaskan dalam Seleksi PPPK
Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer Mulai 2023, Ada Pekerjaan Diganti Outsourcing
Pemerintah Tak Buka Lowongan CPNS di 2022, Hanya Rekrut PPPK
Siap-Siap, Pemerintah Kembali Buka Seleksi CPNS dan PPPK di 2022
Waspada, Beredar Surat Palsu Pengangkatan Guru Honorer Jadi Pegawai PPPK
Ini Tahapan yang Perlu Disiapkan Usai Lolos CPNS dan PPPK KKP

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Guru Honorer
  3. Honorer
  4. PPPK
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini