Gubernur BI

Destry mengatakan instrumen suku bunga atau BI-Rate saja tidak cukup untuk kebijakan domestik.

Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI 2026–2031 dan Aida S. Budiman sebagai DGS. Pengesahan menunggu Paripurna 1 September.

Calon Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 26 Agustus 2026. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut digelar untuk menilai kesiapan Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Dalam agenda itu Destry memaparkan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan BI yang telah berjalan baik. Destry juga menyoroti pendalaman pasar uang dan valuta asing sebagai pekerjaan rumah BI. Penguatan sektor tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan transaksi dan pembiayaan ekonomi. Ia turut menyiapkan perluasan transaksi lintas negara melalui skema Local Currency Transaction guna meningkatkan penggunaan mata uang lokal.

Keputusan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida merupakan langkah tepat yang murni berbasis pada kapabilitas teknokrasi.

Mensesneg membeberkan alasan Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI. Surpres sudah diserahkan ke DPR.

Komisi XI DPR menunggu aktif kembali 14 Agustus 2026 untuk mengatur uji kelayakan Destry Damayanti. Hanif Dhakiri menyebut koordinasi jadwal segera dilakukan.

Usulan tersebut muncul setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI karena alasan kesehatan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo belum mengirim Surpres calon Gubernur BI ke DPR. Ia juga menjelaskan posisi Destry dan mekanisme UU BI.

Prabowo memberi sinyal soal calon Gubernur BI saat acara akad massal KPR. Ia menyebut Destry Damayanti dan menyerahkan keputusan ke DPR.

Kemenkeu menyebut jadwal pertemuan Menkeu Purbaya dengan BI masih dibahas usai Perry Warjiyo mundur. Sikap resmi belum disampaikan.

Perry Warjiyo mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur BI lewat surat ke Presiden pada 25 Juli 2026. Pemerintah menjelaskan isi surat itu.