Kondisi Candra (12), warga Perum Bumi Indah Pesona Blok DD/21, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Karawang memprihatinkan. Perutnya membesar, badan kurus, bahkan pergelangan tangan dan kakinya terus mengecil.

Di tahun 2019 sudah 6 anak penderita gizi buruk meninggal dunia, data ini menunjukan jumlah kematian akibat gizi buruk di Kota Serang juga meningkat, diketahui, di tahun 2018 hanya 4 penderita yang meninggal dunia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan menunjukkan angka stunting di Indonesia sebesar 30,8 persen. Angka ini menurun dibanding data Riskesdas 2013, yang mencapai 37,8 persen.

"Anak pendek jangan langsung di-judge kalau dia stunting. Tapi perawakan pendek bisa disebut stunting jika terjadi karena gangguan kesehatan atau nutrisi yang tidak optimal," ujar dokter Spesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik Anak, Damayanti Rusli.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut bahwa kasus stunting alias gangguan pertumbuhan tidak hanya dialami anak dari keluarga miskin. Tetapi juga dari anak dari kalangan orang kaya.

Deputi Setwapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Bambang Widianto menjelaskan saat ini ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pengentasan stunting bisa sukses berjalan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sedih dengan masih adanya bencana kelaparan dan gizi buruk yang mengakibatkan kematian. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat mengirim bantuan ke daerah yang dilanda kelaparan dan gizi buruk, sekaligus mencari solusi permanen agar kasus serupa tak terulang.

Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, mengatakan dibutuhkan gerakan masyarakat secara bersama-sama mencegah kekerdilan anak-anak, dengan membudayakan pola hidup sehat. Sebab, jika masyarakat tidak bergerak maka program pemerintah tidak akan berjalan.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat dengan berbasis pada pangan lokal. Ini merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI 2018.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan bahwa tingkat stunting secara nasional adalah 37 persen, dan Jakarta sekitar 27 persen. Balita penderita stunting terbanyak berada di Kepulauan Seribu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyatakan dalam penyelesaian hal ini peran pemerintah daerah sangat penting. Sebab, dengan adanya kasus stunting pada suatu daerah otomatis perekonomian di daerah tersebut akan terhambat.

"Jadi persiapannya harus dari sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, maka bonus demografi ini jadinya tidak menguntungkan buat kita kalau kita tidak serius soal stunting," kata Bambang.

"Jadi ini penting semuanya kita libatkan agar memahami hal-hal tersebut. Nanti akan saya bilang dengan Ustaz Somad agar bicara soal stunting. Karena itu kadang-kadang ulama dan pendeta dapat didengar daripada petugas kesehatan," kata JK.

Jusuf Kalla menjelaskan salah satu cara untuk memutus mata rantai keterlambatan tumbuh kembang (stunting) anak di Indonesia yaitu dengan cara perbaikan gizi dan kehidupan masyarakat yang baik. Tidak hanya itu, kata JK, perlu adanya terobosan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai stunting tersebut.

Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya guna menurunkan prevalensi balita yang mengalami kekerdilan (stunting) di Indonesia. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Jusuf Kalla saat berkunjung ke Posyandu Permata Bunda, Solo, Senin (12/3).