Wapres JK janji pemerintah serius tangani stunting pada balita

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya guna menurunkan prevalensi balita yang mengalami kekerdilan (stunting) di Indonesia. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Jusuf Kalla saat berkunjung ke Posyandu Permata Bunda, Solo, Senin (12/3).

Wapres Jusuf Kalla menyebut saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi jika dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Jika tidak segera diatasi dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia.

"Jika tidak segera diatasi akan mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia. Baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk menangani stunting ini dengan berbagai upaya," ujar Wapres.

Terkait pemantauan tumbuh kembang anak dalam penanganan kasus kekerdilan, Wapres menambahkan, tolok ukurnya adalah ukuran tinggi anak. Ukuran tinggi penting untuk mengetahui, apakah anak tersebut tumbuh secara baik atau memiliki masalah pertumbuhan. Jika sudah diketahui bermasalah, imbuhnya, tentu membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Lebih lanjut Wapres Jusuf Kalla menyampaikan, urgensi penanganan stunting di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa sekitar 37 persen atau kurang lebih 9 juta anak balita mengalami masalah stunting.

Sementara itu di Kota Solo, saat ini terdapat 495 bayi atau 3,2 persen dari jumlah keseluruhan bayi yang ada di Solo yang mengalami kekerdilan. Rata-rata umur bayi tersebut dibawah 2 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih menilai jumlah tersebut cukup bagus, jika dibandingkan dengan jumlah nasional yang mencapai 37 persen dari jumlah bayi di Indonesia.

"Di Kota Solo total bayinya ada 15.191 bayi. Yang mengalami kekerdilan hanya 3,2 persen. Meskipun sedikit, menurut saya, masalah kekerdilan itu harus tetap dininimalisir. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi saya untuk menuntaskannya," ucap Siti.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya mengajak masyarakat dan dinas terkait untuk saling bekerja sama. Apalagi masalah kekerdilan ini lebih disebabkan karena faktor nonkesehatan.

"Faktor kesehatan hanya menyumbang sampai 30 persen saja, masalah kekerdilan ini, 70 persen karena faktor nonkesehatan, bisa saja masalah sanitasi, pemukiman, hingga ekonomi," jelasnya.

"Misalnya saja jika ibu hamil, tapi suaminya nganggur dan sang jabang bayi tak mendapatkan asupan gizi memadai, jadi kerdil," ucapnya mencontohkan.

Siti menerangkan, bayi yang mengalami kekerdilan bila tinggi sang bayi tersebut lebih pendek dari tinggi rata-rata bayi di Indonesia. Untuk bayi perempuan, berumur 3 bulan seharusnya memiliki tinggi minimal 55,6 cm, 6 bulan memiliki tinggi 61,2 cm, 9 bulan 65,3 cm, hingga 18 bulan 74,9 cm.

Sedangkan bayi laki-laki, berumur 3 bulan seharusnya memiliki tinggi minimal 57,3 cm, 6 bulan memiliki tinggi 63,3 cm, 9 bulan 67,5 cm, hingga 18 bulan 76,9 cm.

"Untuk mengukur tinggi bayi, petugas posyandu menggunakan alat bernama tikar ukur bayi. Tikar tersebut menjadi standar di Indonesia saat ini. Untuk pilot projectnya ada di 100 kota di Indonesia, tapi tidak di Solo," pungkas Siti. (mdk/dan)