Gadai Liar

Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 80 pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat, serta 9 pegadaian swasta yang beroperasi tanpa izin selama Desember 2022.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pelaku sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dia memastikan akan memberikan sanksi sesuai ketetapan yang berlaku kepada pegawainya tersebut.

Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan 50 usaha pegadaian swasta ilegal. Pegadaian swasta ini beroperasi tanpa memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi terus memonitor kegiatan usaha gadai swasta ilegal di seluruh pelosok Tanah Air yang kian menjamur. Tercatat, ada 68 usaha gadai swasta ilegal yang berasal dari Surabaya, Bali dan Riau.

Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Supriyono menegaskan akan melakukan penertiban bagi pelaku usaha gadai yang tidak berizin. OJK memberi tenggat waktu sampai 29 Juli 2019 bagi pelaku usaha gadai untuk mengurus izinnya.

Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus OJK, Supriyono mengatakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bagi perusahaan yang belum memiliki izin atau masih terdaftar diberikan waktu batas peningkatan izin sampai 29 Juli 2019.

Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai pengaturan industri pegadaian. Adanya RUU tersebut diharapkan dapat melindungi hak dan layanan nasabah serta menjadi payung hukum hak para pelaku industri gadai.

Misalnya di Top Gadai, salah satu Karyawan Dewi Putri mengaku usai Lebaran tren gadai di tempatnya masih sama saja dibandingkan Lebaran. Dia menyebut belum ada peningkatan secara signifikan dari masyarakat yang ingin menggadaikan barangnya.

Sebelum Anda menggadaikan barang, sebaiknya mengenali ciri-ciri kegiatan usaha. Hal ini, untuk menghindari Anda menjadi korban pegadaian ilegal. Nah berikut ciri-ciri kegiatan usaha pergadaian menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta segenap pelaku jasa gadai swasta untuk segera mendaftarkan diri ke OJK. OJK memberikan waktu untuk mendaftarkan diri hingga 29 Juli 2019. Hal ini sebagaimana diatur dalam POJK No 31/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk selektif dalam memilih jasa gadai yang bakal digunakan, terutama milik swasta. Deputi Komisioner Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, M. Ichsanuddin, meminta masyarakat untuk teliti sebelum melakukan kegiatan gadai.

Setahun, baru 9 dari 191 usaha gadai swasta urus izin di OJK. Pengaturan dan pengawasan usaha pegadaian sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya usaha ini sebagai sarana melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya. OJK memberikan batas waktu selama dua tahun untuk mengurus pendaftaran.

Untuk pegadaian swasta yang belum mendaftar, Sunu mengaku tidak bisa berbuat banyak atau menutup usahanya. Aturan OJK saat ini hanya untuk mengimbau agar konsumen terlindungi jika terjadi sesuatu pada keuangan mereka.

OJK menginginkan pelaku bisnis gadai terdaftar menyusul jumlah pelaku jasa yang terus meningkat.

Nantinya OJK akan menerapkan beberapa persyaratan jika gadai liar ingin dapat izin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tertibkan pegadaian tanpa izin alias liar.

Secara prinsip, pegadaian liar menerima barang apa saja.

Ada pegadaian liar yang bernaung di bawah TNI.

Harga barang yang digadai masih bisa dinegosiasikan

Potensi keuntungan semakin berlipat-lipat jika waktu gadai molor sampai akhirnya barang yang digadai harus dilelang.