Eep Hidayat

Bambang divonis 2 tahun penjara oleh MA terkait perkara korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp 14 M.

Partai Amanat Nasional melihat Primus sebagai sosok yang potensial.

Sesuai PP no 28 Tahun 2006 narapidana berhak mendapatkan remisi jika sudah melewati sepertiga masa tahanan.

"Eep dan Mochtar tidak dapat tahun ini karena harus melengkapi syarat sepertiga penahanan," kata Dedi Sutardi.

Proses persidangan peninjauan kembali Eep masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung.

Surat Mendagri yang disebut Eep Hidayat sebagai novum sudah pernah dibahas dalam persidangan.

"Di penjara ini saya justru bisa berbuat baik. Atas fitnah ini saya sampaikan terima kasih," kata Eep.

Salah satu novum yang diajukan berupa surat Kemendagri nomor 973/1185/2012 tentang penjelasan BP PBB.

Eep mengajukan PK untuk melawan vonis 5 tahun yang dijatuhkan MA dalam kasasi.

"Eep sendiri ditempatkan di blok utara nomor 15. Sedangkan Mochtar di sel nomor 09," kata Kuasa Hukum Eep, Abdy Yuhana.

Proses hukum harus segera dijalankan oleh Kejati Jabar. Siapapun yang bersalah harus ditindak tegas.

Secara formal pemerintahan Kabupaten Subang masih dipegang Eep. Namun, operasionalnya oleh Wakil Bupati Subang.

Tidak ada alasan Eep Hidayat menolak dieksekusi. Tanpa salinan putusan pun, vonis MA bisa dilakukan.

Eep dieksekusi di kediamannya daerah Sompi, Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang dini hari tadi pukul 00.30 WIB.

Bupati nonaktif Subang Eep Hidayat berhasil dieksekusi di kediamannya daerah Sompi, Subang.

Pengacara beralasan, dalam pasal 270 KUHAP sudah diatur. "Saya bukan melawan hukum," kata Abdy.

Eep dijemput dari kediamannya di Subang. Dia langsung dibawa ke Lapas Sukamiskin Bandung.

Petikan putusan telah diterima Kejati Jabar dari Mahkamah Agung. Kejati Jabar telah melayangkan surat panggilan pertama.

Jika kasus Eep dibiarkan, dikhawatirkan kasus seperti Mochtar Mohammad terulang.

Tiga hari belakang ini warga Bandung dikagetkan dengan baliho bupati nonaktif Eep Hidayat.