DPRD Samarinda

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda menemukan kejanggalan signifikan pada proyek TPA Sambutan, mulai dari ketidaksesuaian anggaran hingga perubahan spesifikasi teknis yang mengkhawatirkan. Apa saja temuannya dan bagaimana dampaknya?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan WFH ASN, menekankan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini bukan liburan, melainkan tuntutan profesionalisme yang harus dipertahankan.

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

Polemik validasi data administrasi menjadi ganjalan utama dalam proses penempatan 379 pedagang pemilik SKTUB resmi di Pasar Pagi Samarinda. DPRD turun tangan, namun ratusan pedagang terancam tak bisa berjualan di kios baru menjelang Ramadhan, menimbulkan.

Pemerintah Kota Samarinda tetap fokus pada penyelesaian proyek pengendalian banjir Samarinda 2026, meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran daerah yang signifikan.