DJPb

Provinsi Lampung mencatat keberhasilan signifikan dalam program revitalisasi sekolah pada tahun 2025, dengan 703 unit sekolah berhasil diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

DJPb Provinsi NTT melaporkan realisasi belanja pendidikan NTT mencapai Rp541,42 miliar per April 2026, bukti nyata komitmen pemerintah tingkatkan kualitas SDM dan IPM.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Keuangan melaporkan Pendapatan Negara Bengkulu hingga pertengahan Maret 2026 mencapai Rp409,50 miliar, tumbuh 24,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Apa saja faktor pendorong di balik pertumbuhan impresif ini?

Kementerian Keuangan melalui DJPb menggalakkan sinergi fiskal di Bengkulu. Simak bagaimana pengelolaan fiskal Bengkulu didorong untuk pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika mencatat realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Mimika 2026 telah mencapai Rp376,98 miliar, menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp1,49 triliun pada Januari 2026, menjadi instrumen penggerak ekonomi regional yang krusial.

Kementerian Keuangan melalui DJPb Bengkulu melaporkan Penyaluran DAK Non Fisik Bengkulu telah mencapai Rp62,35 miliar hingga pertengahan Februari 2026. Dana ini vital untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 mencapai Rp3,83 triliun, siap menjangkau puluhan ribu pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Sulsel mencatat Realisasi FLPP Sulsel 2025 mencapai Rp2,90 triliun, memfasilitasi pembangunan 23.255 rumah subsidi dan menggerakkan ekonomi daerah.

Realisasi Dana TKD Sulawesi Selatan telah mencapai Rp29,3 triliun hingga November 2025, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!

Kementerian Keuangan melaporkan Realisasi Dana TKD Sulsel telah mencapai Rp26 triliun hingga Oktober, menunjukkan penyerapan anggaran yang signifikan untuk pembangunan daerah dan layanan publik.

Hingga September 2025, Penyaluran KUR Papua Barat Daya dan Papua Barat mencapai Rp562,54 miliar kepada 8.519 debitur, dengan sektor perdagangan sebagai motor utama. Simak detailnya!

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran Dana TKD Papua Barat telah mencapai Rp5,11 triliun per awal Agustus 2025. Simak daerah mana yang paling cepat menyerap anggaran!