Diskotik

DPMPTSP Riau meninjau ulang izin HW Livehouse di Pekanbaru setelah temuan pelanggaran di luar izin bar yang diterbitkan, memicu pertanyaan tentang operasional tempat hiburan malam ini.

Satuan polisi (Satpol) PP Kabupaten Bekasi melaporkan pengelola salah satu diskotek yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan ke polisi, Senin (6/2).

Diskotek DNA Club di Cibubur Times Square, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi terbakar, Rabu (6/9). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi kerugian materi ditaksir mencapai Rp500 juta.

Razia terhadap diskotek Monggo Mas, Daan Mogot, Jakarta Barat dilakukan oleh BNNP DKI pada Kamis (17/12) malam.

Selain diskotik, tim gabungan juga menggerebek barak judi dan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

"Ini sudah ditinjau dan sudah final. Pengawasan nanti kita coba buatkan, setelah izin resmi keluar dari Sekretaris Daerah," kata Edward

Hal tersebut berdasarkan hasil putusan PTUN Jakarta yang diterbitkan dalam website sipp.ptun-jakarta.go.id. Hakim menyatakan penetapan pengadilan Nomor 57/G/2020/PTUN-JKT tanggal 30 Juni 2020.

Setelah bioskop, kata dia, tempat hiburan seperti tempat karaoke, biliard, PUP akan diizinkan. Syaratnya, karyawan di tempat-tempat tersebut wajib menjalani rapid test secara berkala.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Mahkota Aman Sentosa selaku pemilik usaha Diskotek Golden Crown. Terhitung sejak 7 Februari 2019, Diskotek Golden Crown dinyatakan tidak boleh lagi beroperasi dan segera disegel.

Setiap sudut bilangan Senopati hadir beragam tempat makan hingga hiburan malam. Lokasi itu dulunya dikenal kawasan perumahan elit. Berjejer rumah pejabat sampai pengusaha berdiri di sana.

Anggota Komisi B DKI, Wahyu Dewanto mempertanyakan dasar hukum dalam pencabutan penghargaan tersebut.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sri Haryati, menjelaskan bila saja surat teguran yang sudah dikeluarkan sejak 16 Oktober 2019 diberikan lebih awal kepada pihak penjurian, Diskotek Colosseum tersebut tidak akan masuk dalam nominasi.

Komisi B DPRD DKI selaku bidang perekonomian tidak pernah dilibatkan dalam penghargaan ini.

Pemberian penghargaan untuk diskotek Colosseum malah berujung pemecatan hingga penutupan diskotek. Ini penyebabnya

Sri mengaku peristiwa pencabutan penghargaan Colosseum menjadi pelajaran penting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke depan. Ia juga mengatakan insiden tersebut tidak menyurutkan pemberian penghargaan bagi kegiatan usaha yang patut diberi apresiasi.

Lebih lanjut, dia menuturkan, dalam pemberian penghargaan seharusnya Anies mengetahui daftar nominasi yang menjadi kandidat. Sehingga, imbuhnya, dalam kasus ini Plt Kadisparbud tidak seutuhnya salah.

Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat DKI terkait pemberian penghargaan kepada Diskotek Colosseum.

"Dugaan atas kekeliruan dalam memberikan penghargaan," ucapnya.

Munarman mengatakan ketimbang memberikan penghargaan kepada tempat hiburan malam, Pemprov seharusnya fokus mengembangkan dan memberikan perhatian lebih terhadap potensi budaya pariwisata lainnya di DKI.

Saefullah mengatakan, ada indikasi ketidakcermatan tim dalam melakukan penilaian. Sehingga Colosseum dianggap patut mendapat penghargaan