Penghargaan Adikarya yang diterima Diskotek Colosseum sempat menuai polemik. Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sri Haryati, menjelaskan ada miskomunikasi terkait penghargaan itu.
"Iya (adanya miskomunikasi) jadi yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya pernah ada surat teguran terhadap industri pariwisata tersebut tapi kenapa kok itu tidak diberikan kepada tim penilai, kepada yang menangani masalah penganugerahan," jelas Sri di Ruang Rapat Komisi B, Jakarta, Senin (23/12).
Sri mengatakan, surat teguran itu berasal dari hasil razia BNN Provinsi DKI pada Oktober 2019 lalu. Isinya merekomendasikan pembinaan kepada Diskotek Colosseum di Hotel 1001.
Dia menambahkan, bila saja surat teguran yang sudah dikeluarkan sejak 16 Oktober 2019 diberikan lebih awal kepada pihak penjurian, Diskotek Colosseum tersebut tidak akan masuk dalam nominasi.
"Sehingga seharusnya dia (Colosseum) tidak bisa menjadi pemenang bahkan tidak masuk dalam nominasi harusnya," sambungnya.
Advertisement
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Salah satu pembahasan rapat terkait penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum.
Ketua komisi B, Abdul Azis, mengatakan, pihaknya ingin mendengar langsung bagaimana jalannya proses penghargaan itu sejak awal hingga diberikan.
"Kita ingin tahu apa yang kita dengar dari media-media ini apa yang terjadi. Untuk klarifikasi ini ya kita perlu membuat pertemuan resmi agar seluruh anggota dewan mendengarnya dari mulut Asisten Ekonomi Bu Sri," kata Abdul membuka rapat di Ruang Rapat Komisi B, Jakarta, Senin (23/12).
Sebab, katanya, Komisi B sendiri selaku bidang perekonomian tidak pernah dilibatkan dalam penghargaan ini.
"Padahal kita tidak dilibatkan dalam penghargaan seperti itu. Tapikan masyarakat tidak mau tahu," sambungnya,
DPRD, katanya, juga ingin membandingkan seperti apa jalannya proses penghargaan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah, setelah polemik penghargaan terhadap Colosseum memberikan dampak tersendiri.
"Ini seperti apa dari tahun-tahun lalunya seperti apa, historinya seperti apa sehingga kita bisa tahu, bahwa pemberian penghargaan ini berdampak ekonomi sangat besar kepada orang yang diberi penghargaan," sambungnya.
"Dampaknya bisa merugikan banyak orang. Seperti sekarang Gubernur dibully di medsos karena dia sebagai penanggung jawab, itu yang terjadi. Bukan cuma gubernur, komisi B juga dipertanyakan masyarakat," ucap Abdul.