Digitalisasi Pemerintah
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8699951/original/079616400_1783676042-180143.374-pimpinan-opd-wajib-wfo-bupati-sigi-tegaskan-kebijakan-wfh-tidak-berlaku-penuh-1.jpg)
News •Pimpinan OPD Wajib WFO, Bupati Sigi Tegaskan Kebijakan WFH Tidak Berlaku PenuhPemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8684243/original/026023500_1783670306-230446.099-menteri-kemenpanrb-wfh-asn-bukan-pengurangan-jam-kerja-dorong-digitalisasi-tata-kelola-pemerintahan-1.jpg)
Politik •Menteri KemenPANRB: WFH ASN Bukan Pengurangan Jam Kerja, Dorong Digitalisasi Tata Kelola PemerintahanKebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8621142/original/022804100_1782612358-190116.648-pemkab-gunung-mas-raih-anugerah-kip-informatif-bukti-komitmen-transparansi-publik-1.jpg)
Politik •Pemkab Gunung Mas Raih Anugerah KIP Informatif, Bukti Komitmen Transparansi PublikPemerintah Kabupaten Gunung Mas berhasil meraih Anugerah KIP Informatif, menunjukkan dedikasi tinggi dalam keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas layanan berbasis transparansi.