Dana Hibah DKI

Karena pembiayaan yang tak sesuai itu, akhirnya Inggard menyinggung pos anggaran hibah. Inggard menilai, anggaran tersebut dapat dialihkan kepada hal yang lebih penting.

Mobil mewah yang dibeli dengan dana hibah Rp11 miliar yakni satu Land Cruiser, satu Prado, dua Fortuner dan enam Innova. Hibah yang dikabulkan DKI lebih kecil dari pengajuan Rp56 miliar.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin berdalih, hibah tersebut digunakan untuk layanan pengamanan masyarakat Ibu Kota. Menurut Arifin dana dan peruntukan hibah yang pihaknya setujui hanya mengakomodir usulan pemohon hibah yang masuk.

Menurut Gembong, di sebuah pemerintahan daerah. Forkopimda harus saling menjaga Jakarta dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga memperoleh keamanan dan kenyamanan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemprov memberikan hibah.

Satpol PP DKI memberikan Rp11 miliar ke Kodam Jaya. Kemudian Rp12 miliar ke PasMar 1. Adapun anggaran Satpol PP di tahun 2023 ini sebesar Rp1.047.164.285.492 lebih.

Satpol PP memberikan hibah sebesar Rp11 miliar kepada Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui bantuan hibah sebesar Rp6 miliar untuk merevitalisasi Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada penetapan APBD tahun anggaran 2022. Namun, kondisi masjid masih memprihatinkan dan dikeluhkan banyak warga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan serah terima bantuan dana hibah kepada 10 partai politik tahun 2022. Total anggaran sebesar Rp27,5 miliar.

Alokasi anggaran ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 275 Tahun 2022 Tentang Penerima Hibah Berupa Uang Pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Anies mengatakan dana hibah tersebut dapat menyejahterakan dan memotivasi tenaga pendidik untuk berupaya meningkatkan kompetensi dalam mengajar, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa.

Mujiyono menegaskan, dana hibah itu mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, yang awalnya Rp2.400 per suara, kemudian naik menjadi Rp5.000 per suara sejak tahun 2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, anggaran dana hibah Rp900 juta kepada organisasi Bunda Pintar Indonesia (BPI) sudah sesuai prosedur dan diajukan melalui Dinas Sosial DKI.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menegaskan, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan tidak bisa melakukan lobi untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah provinsi. Pemberian dana hibah tetap mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Menurut Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, setiap orang, organisasi, maupun lembaga, berhak membela siapapun. DPRD DKI sangat menghargai kebebasan untuk berpendapat setiap orang.

Yayasan PKP menerima dana sebesar Rp486 juta, saat ini diketuai ayah Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yakni Amidhan Shaberah. Sementara Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia mendapat hibah Rp900 juta disebut-sebut ada nama Wakil Ketua DPRD Zita Anjani sebagai pembina. Menurut Badiul, hal itu memunculkan kecurigaan.

Humas Bunda Pintar Indonesia Dewi Yuniastuti menjelaskan bahwa wadah tersebut bukanlah sebuah yayasan, melainkan perkumpulan non profit yang diisi oleh para guru PAUD atau Pengajar Anak Usia Dini.

Riza menjelaskan Amidhan Shaberah selaku pembina baru menjabat selama lima tahun menggantikan pembina sebelumnya, AM Fatwa yang meninggal dunia.

Komisi E DPRD bersama Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta segera memformulasikan batas besaran pemberian dana bantuan hibah bagi operasional tempat ibadah di Ibu kota Indonesia itu.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan Jakarta sudah memenuhi kewajibannya terkait dana sampah.

"Dalam waktu dekat penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Sylvi di kasus dana hibah Pramuka. Sebelum melakukan gelar perkara, penyidik masih harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai saat ini audit BPK belum diserahkan.