Daftar Mobil Mewah dari Hibah Satpol PP ke Kodam Jaya: Prado sampai Land Cruiser

Satpol PP DKI disorot Komisi A DPRD DKI. Yang menjadi persoalan, pemberian dana hibah belasan miliar dari anggaran Satpol PP DKI Jakarta di tahun 2023, ke dua instansi.

Satpol PP DKI memberikan Rp11 miliar ke Kodam Jaya. Kemudian Rp12 miliar ke PasMar 1. Adapun anggaran Satpol PP di tahun 2023 ini sebesar Rp1.047.164.285.492 lebih.

Sebagai rincian. Hibah Rp11 miliar dari Satpol PP DKI ke Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya. Rinciannya Land Cruiser, Prado, dua Fortuner, dan enam Innova.

Sementara hibah Rp12 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan peralatan perlengkapan huru hara.

Terdiri dari helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker masing-masing 400 buah. Kemudian, ada canister sebanyak 800 buah, sarung tangan phh sebanyak 800 pasang, megaphone 20 buah, kendaraan taktis phh 4x4 double cabin 5 buah, kendaraan komandan 4x4 komandan 1 buah, kendaraan komandan 4x4 wakil komandan 1 buah.

"Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya, yaitu pengadaan kendaraan dinas. Jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini. Kedua adalah dari Marinir Pasmar 1. Besarannya Rp12 miliar sekian, kebutuhannya adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat rapat.

Sebenarnya, jauh sebelum rapat ini atau sebelum APBD 2023 diketuk palu, Badan Anggaran DPRD DKI juga sudah melakukan pembahasan perihal poin-poin anggaran yang dianggarkan dinas terkait. Tetapi, kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Thopaz Nuhgraha Syamsul, mengakui ada kelalaian sehingga anggaran ini bisa lolos.

"Kita enggak sadar ada masuk Rp11 miliar, makanya saya baru tahu hari ini. Apa lagi enggak bermanfaat untuk warga DKI," kata Thopaz kepada wartawan, Selasa (17/1).

Dia berdalih lolosnya anggaran hibah belasan miliar itu karena faktor kelelahan. Anggota banggar yang sudah kelelahan membahasan anggaran tak menyangka melewatkan poin penting pada anggaran hibat dari Satpol PP.

"Mungkin ini buntut dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) kemarin yang ketika pembahasan Banggar sampai setengah empat pagi," dalihnya.

Padahal seharusnya, kata Thopaz, setiap kebijakan apalagi yang menggunakan APBD sudah sepatutnya bermanfaat untuk kepentingan Jakarta dan warganya. Meski sifat anggaran yang diberikan berupa hibah dan untuk kepentingan operasional, dia tetap merasa kurang tepat.