Chairuman Harahap

Kabar duka bagi keluarga besar partai berlogo pohon beringin ini diunggah oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga.

Partai Golkar berikan ucapan belasungkawa kepada seorang kader terbaiknya yang tutup usia, Chairuman Harahap.

Jaksa penuntut umum pada KPK mengulik ada tidaknya penerimaan barang oleh mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap terkait korupsi proyek e-KTP. Kepada Chairuman, jaksa menanyakan hubungan sang anak, Diatce Gunungtua Harahap dengan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, terdakwa korupsi proyek e-KTP.

Dalam sidang tersebut majelis hakim mengonfirmasi uang yang disimpan Chairuman di lemari. Chairuman beralasan, uang dengan pecahan Rp 20.000 tersebut hasil usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit di Medan. Jawaban politisi Golkar itu mengundang pertanyaan majelis hakim. Chairuman tidak menjawab. Dia justru tertawa.

Diperiksa KPK, Chairuman Harahap bantah kenal Dirut PT Quadra Solution. Chairuman diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS). Quadra Solution adalah perusahaan yang tergabung dalam konsorsium perusahaan yang menangani proyek e-KTP.

Pantauan di lokasi, Chairuman datang ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.14 Wib. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau e-KTP.

Diperiksa KPK, Miryam dan Teguh Juwarno mengaku ditanya soal Setya Novanto.

Chairuman Harahap tahu proyek e-KTP, tapi tak paham ada permainan. Chairuman mengaku hanya mengulangi keterangan sebelumnya dalam pemeriksaan KPK pada Jumat (28/07) tiga bulan lalu sebagai saksi korupsi e-KTP Setya Novanto yang kini status tersangkanya gugur karena proses praperadilan.

Chieruman Harahap disebut tidak adil terima duit e-ktp atas nama Komisi II. Chairuman disebut tidak adil sebab menerima uang terkait proyek e-KTP dengan mengatasnamakan Komisi II DPR, selaku mitra kerja Kementerian Dalam Negeri.

Saksi lihat Chairuman Harahap bertemu Andi Narogong di restoran Peacock. Mantan ajudan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, Raziras Rahmadila mengakui sering menemani Diah dalam beberapa kegiatan. Salah satunya, kata Rizaras, terkait pertemuan dengan terdakwa Andi Narogong.

Jaksa KPK cecar komunikasi Chiruman Harahap dengan Setnov soal e-KTP. Mantan ketua komisi II DPR itu mengaku tidak ada laporan khusus mengenai pembahasan proyek e-KTP kepada Setnov. Dia berujar, setiap bulan dirinya selalu melapor segala rapat kepada ketua fraksi saat itu, meski tidak ada pembahasan spesifik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Mantan Ketua DPR Ade Komarudin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek e-KTP. Selain Ade, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Chairuman Harahap sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Mantan anggota Komisi II DPR sebut proyek e-KTP diawasi Mendagri. Mantan anggota Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap mengatakan, pertanggung jawaban pengawasan tentang e-KTP telah diminta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri pada waktu itu yakni Gamawan Fauzi.

3 Kali diperiksa, eks anggota DPR sebut proyek e-KTP ranah eksekutif. Chairuman tiba di kantor KPK yang terletak di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.20 WIB. Dirinya terlihat mengenakan kemeja berwarna biru muda dan berbalut jaket bomber berwarna hitam.

Mantan Ketua Komisi II diperiksa KPK soal proyek e-KTP. Enam orang saksi lainnya adalah Yosep Sumartono, pensiunan PNS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Annabella M. Kalumata karyawan PT. Polyartha Provitama, Ferry Haryanto, Direktur Utama PT. Polyartha Provitama, Lina Rawung, swasta.

"Ini forum bukan pemilihan tapi forum pertanggungjawaban dari ketua umum yang lama."

"Nanti pasti akan ada sanksinya, hingga pemberhentian," kata Bambang.

Terpilihnya Eddy Mulyadi Soepardi sebagai anggota BPK baru ditentang beberapa anggota DPR.

"Kita akan minta fatma MA. Kalau didiskualifikasi oleh MA, maka akan diganti calon berikutnya," ujar Priyo Budi.

Sebanyak 221 anggota DPR sepakat Perppu MK disahkan menjadi UU.