Bupati Talaud Ditangkap KPK

Eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2022 PN. Mnd tanggal 22 Januari 2022. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Sri dinilai majelis hakim terbukti gratifikasi terkait proyek infrastruktur tahun 2014-2017.

Ali mengatakan, perpanjangan penahanan terhadap Sri Wahyuni diperlukan agar tim penyidik memaksimalkan pemberkasan perkara yang bersangkutan.

Sementara untuk objek lelang lainnya berupa satu set anting-anting emas putih bermata berlian dengan harga limit Rp28.645.000,00 dan uang jaminan Rp8 juta, belum berhasil dilelang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, pada Senin (12/7) melelang satu tas mewah dan satu set anting milik terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

"Sejauh ini, informasi yang kami terima, KPK belum menerima pemberitahuan terkait praperadilan dimaksud," ucap Ali.

Saat jumpa pers pengumuman tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menampilkan sosok SWM atau Sri Wahyumi Maria Manalip. Mantan bupati Talaud (2014-2017) itu kembali ditahan KPK usai menjalani hukuman penjara selama dua tahun di Lapas Wanita Klas II-A Tangerang.

"Sri Wahyumi pun memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung," jelas Karyoto.

Deputi Penindakan KPK Karyoto merinci konstruksi perkara yang kembali menjerat Bupati Talaud periode 2014-2017 Sri Wahyumi Maria. KPK sebelumnya kembali menahan Sri Wahyuni usai menjalani masa tahanannya selama dua tahun di Lapas Wanita Klas II-A Tangerang.

Karyoto mengatakan, kasus saat ini terjadi lebih awal ketimbang kasus yang telah memenjarakan SWM sebelumnya.

"Nanti ada penjelasan dari Jubir KPK," imbuh Firli singkat.

Sri sebelumnya dieksekusi ke Lapas Wanita Klas II-A Tangerang pada 26 Oktober 2020 untuk menjalani hukuman penjara 2 tahun. Dia dijerat KPK dalam kasus suap proyek revitalisasi Pasar Beo dan revitalisasi Pasar Lirung di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019.

Pasal 2 menjelaskan bahwa KPK berwenang melakukan supervisi terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sri Wahyumi dalam putusan peninjauan kembali divonis 2 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Benhur bakal mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin untuk menjalani pidana badan selama 4 tahun dikurangi masa tahanan.

MA memotong hukuman Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi menjadi 2 tahun penjara. Sri Wahyumi sebelumnya divonis 4 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Pengusaha Bernard Hanafi Kalalo, terdakwa penyuap Bupati Kepulauan Talaud nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Nama Bupati Talaud Sulawesi Utara Sri Wahyumi Manalip pernah menghiasi berita nasional saat dia dinonaktifkan sementara oleh Kementerian Dalam Negeri karena pergi ke luar negeri tanpa izin gubernur. Punya hobi olah raga ekstrem, Sri Wahyumi naik jetski ke perbatasan Filipina.

KPK menetapkan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manali, BNL alias Benhur Lalenoh (Timses bupati) sebagai tersangka kasus suap dua proyek Pasar Lirung dan Pasar Beo. Keduanya diduga menerima suap dari BHK alias Bernard Hanafi Kalalo (pengusaha) yang juga telah ditetapkan tersangka.

Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sri diketahui meminta jatah ke pengusaha terkait dua proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Talaud.