Di Tanzania, Puan Bicara Demokrasi dan Tata Kelola: Empat Tugas Parlemen Disorot

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa demokrasi tidak berhenti pada hak pilih semata, melainkan harus memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan bagi semua. Pesan itu ia sampaikan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).

Dalam forum yang dihadiri para ketua parlemen dunia, Puan menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil serta tatanan global yang lebih demokratis. Tema IPU tahun ini adalah "Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua".

Pada agenda general debate, ia menyebut parlemen memikul empat tanggung jawab pokok dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik: legislasi, anggaran, pengawasan, dan perwakilan.

"Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat," kata Puan.

Ia menambahkan, fungsi pengawasan harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan berjalan sesuai hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, sementara fungsi perwakilan memastikan suara rakyat terdengar sebelum keputusan diambil.

"Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat," ujarnya.

Demokrasi Inklusif dari Dalam Negeri hingga Antarnegara

Puan menilai dinamika global saat ini diwarnai ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta kepentingan geoekonomi dan geopolitik. Karena itu, kerja sama internasional disebut tetap krusial, sambil menghormati hak tiap negara menentukan arah pembangunannya.

Menurutnya, kedaulatan nasional tidak berseberangan dengan solidaritas internasional. Justru negara-negara yang berdaulat dan setara menjadi fondasi bagi kerja sama global yang adil.

"Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang," papar Puan.

Puan mengingatkan keputusan global terkait perdagangan, keuangan, teknologi, perubahan iklim, kesehatan, hingga keamanan tidak semestinya hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.

"Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama," jelasnya.

Ia menekankan bahwa arus globalisasi harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi, etika, keadilan, dan akuntabilitas.

"Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas," tambah Puan.

Puan mendorong IPU memperkuat kerja sama antarparlemen agar keterhubungan global diikuti tatanan yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi.

"Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri," katanya.

Ia juga menegaskan demokrasi tidak cukup hanya memberi hak pilih kepada masyarakat.

"Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama," ujarnya.

Puan Serukan Tatanan Dunia yang Lebih Manusiawi

Puan mengajak parlemen negara-negara anggota IPU memastikan tata kelola pemerintahan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi," seru Puan.

"Sebuah tatanan yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa," tegasnya.

Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyebut kehadiran Puan di Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan dari sejumlah delegasi.

"Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi," kata Irine.

Irine menambahkan, kehadiran Puan di Tanzania berkaitan dengan agenda pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029 yang digelar setiap tiga tahun. Terdapat tiga kandidat, dengan dua di antaranya—Azerbaijan dan Australia—disebut memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia. Ia menyampaikan Puan akan mendengarkan visi dan misi seluruh kandidat serta bertemu mereka secara berimbang sebelum pemungutan suara.

"Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029," jelas Irine.

"Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut," tutupnya.