Perjalanan panjang selama 18 tahun akhirnya mengantarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis (19/11).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan penyelesaian pembahasan rancangan beleid tersebut.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan dalam sidang paripurna, yang langsung disusul ketukan palu tanda sepakat.
Pengesahan itu merupakan puncak dari proses pembahasan yang berlangsung intensif. Sehari sebelumnya, Rabu (18/11), Komisi III DPR bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej telah menyepakati draf RUU tersebut dalam pembicaraan tingkat I.
Pembahasan yang berlangsung maraton sejak September 2025 itu melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat serta pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Habiburokhman menyebut proses pembahasan RUU tersebut menjadi salah satu yang paling banyak melibatkan rapat dengar pendapat selama proses legislasi.
"Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco," kata Habiburokhman dikutip dari Antara.
Advertisement
Memutus Motif Ekonomi Kejahatan
Meski telah resmi disahkan, kehadiran UU Perampasan Aset masih memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Di satu sisi, aturan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat sipil mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan.
Bagi pembentuk undang-undang dan pegiat antikorupsi, beleid tersebut menjadi instrumen strategis untuk mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme pemulihan aset atau asset recovery. Sebab, hukuman penjara dinilai belum cukup memberikan efek jera apabila pelaku kejahatan ekonomi masih memiliki kesempatan menyembunyikan kekayaannya melalui pihak ketiga.
Salah satu mekanisme yang diatur adalah perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Dengan mekanisme tersebut, negara dapat melakukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana meskipun tersangka melarikan diri ke luar negeri, mengalami sakit permanen, atau meninggal dunia.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menjelaskan bahwa cakupan aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi turut menyasar kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan merugikan banyak orang.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Selain mengatur perampasan aset, undang-undang tersebut tetap mempertahankan ancaman pidana pokok, termasuk pidana mati. Aturan ini juga mengamanatkan pembentukan badan pengelola aset sitaan yang dituntut menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
Habiburokhman menyampaikan apresiasinya atas rampungnya pembahasan RUU yang diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.
"Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ujarnya dilansir Antara.
Advertisement
Risiko Kriminalisasi
Namun, pengesahan aturan tersebut tidak lepas dari kritik masyarakat sipil. Sehari sebelum pengesahan, Rabu (18/11), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagaimana dikutip BBC Indonesia, mengingatkan adanya sejumlah persoalan dalam draf RUU, terutama menyangkut prosedur hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
YLBHI menilai besarnya kewenangan negara dalam proses penelusuran hingga perampasan aset belum disertai mekanisme pengawasan yang memadai.
"Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," demikian pernyataan YLBHI dalam rilis resminya.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa tindakan pemblokiran rekening maupun penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan berpotensi digunakan untuk menekan kelompok-kelompok kritis. Pihak yang dikhawatirkan terdampak antara lain pembela HAM, jurnalis, serikat pekerja, hingga organisasi masyarakat sipil.
"RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," tegas YLBHI.
Selain itu, YLBHI menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap berpotensi menimbulkan persoalan. Di antaranya Pasal 30 ayat (5) yang melarang tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) beserta advokatnya mengajukan keberatan.
Kemudian, Pasal 13 dan Pasal 14 dinilai berpotensi mengancam kerahasiaan sumber jurnalistik serta hubungan kerahasiaan antara advokat dan klien. Sementara itu, Pasal 53 menjadi perhatian karena dinilai belum menjamin independensi badan pengelola aset, mengingat pimpinan lembaga tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
YLBHI menegaskan bahwa semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin kuat pula batasan hukum yang harus mengawasinya.
"Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya," kata YLBHI.
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Komisi III DPR RI menyatakan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan dalam aturan perampasan aset telah diantisipasi selama proses pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11).
Habiburokhman menegaskan bahwa undang-undang yang telah disepakati tersebut tidak dimaksudkan menjadi instrumen bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan.
"Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," tegas Habiburokhman seperti dikutip dari Antara.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400957/original/073036900_1795060318-158fa9f7-93e6-416a-9421-dbfdf0b34966.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402916/original/010163100_1795274262-IMG_20261121_144816.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402768/original/013586900_1795249523-IMG-20261121-WA0026.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402221/original/082947100_1795172779-IMG_20261120_171012.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5440752/original/002248100_1765443844-1000175606.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9324041/original/004225400_1786688840-pra2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402260/original/029348100_1795177423-IMG-20261120-WA0117.jpg)