Puan Dapat Sambutan Hangat Saat Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia di Tanzania

Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, yang turut mengagendakan pemilihan Presiden IPU ke-32. Kehadiran Ketua DPR RI itu mendapat apresiasi dari delegasi sejumlah negara usai ia menyampaikan pandangan dalam sesi debat umum.

Pada Kamis (8/10/2026), Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre. Ia didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.

Rangkaian sidang tahun ini mencakup pemilihan Presiden IPU ke-32. Saat ini, kursi Presiden IPU ke-31 dijabat Tulia Ackson dari Republik Persatuan Tanzania. Sebelum pemilihan, Puan mengikuti agenda general debate yang memberi kesempatan kepada para Ketua Parlemen anggota IPU untuk menyampaikan pandangan.

Puan membuka pidato dengan menyampaikan penghargaan kepada tuan rumah dan penyelenggara.

"Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU ataspenyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha," kata Puan di awal speech-nya.

Sidang IPU ke-153 mengangkat tema ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Membersayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.

"Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil," tutur Puan.

Menurut Puan, tata kelola yang adil berarti demokrasi politik mewujud menjadi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Ia menekankan pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif tetap penting, namun hal tersebut merupakan sarana menuju tujuan yang lebih besar.

"Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka," lanjutnya.

"Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan," terang Puan.

"Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri," sambungnya.

Puan memandang tata kelola yang adil harus memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh pada segelintir orang, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan kekayaan dan sumber daya nasional dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi," ungkap Puan.

"Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum," lanjutnya.

Puan, yang pernah menjabat Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2024, menilai parlemen memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik.

"Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat," tegas Puan.

Selain membawa isu diplomasi Indonesia, Puan hadir di Tanzania seiring pemilihan Presiden IPU yang digelar setiap tiga tahun. Ada tiga kandidat, di mana dua di antaranya berasal dari Azerbaijan dan Australia yang memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia. Puan dijadwalkan mendengar visi-misi dan menemui seluruh kandidat secara imbang sebelum pemungutan suara.

"Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029," jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.

"Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut," imbuhnya.

Di sela-sela agenda, Puan bertemu kandidat Presiden IPU ke-32: Sahiba Gafarova (Ketua Parlemen Azerbaijan), Milton Dick (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, dan Rojo Edwards Silva (Senator Parlemen Chile). Ia juga melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Thailand dan Georgia.

Menurut Irine, sejumlah delegasi menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan Puan dalam sidang.

"Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi," ungkap Irine.

"Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan pidato beliau," tambahnya.

Pemilihan atau voting Presiden IPU ke-32 dijadwalkan pada Jumat (9/10). Kandidat terpilih akan menggantikan Tulia Ackson sebagai Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029.