Dirut BPJS Kesehatan Tak Hadir Pemeriksaan Polisi Soal Kebocoran Data
Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron tak penuhi panggilan Bareskrim Polri. Dirut BPJS diwakilkan bagian Teknologi Informasi di BPJS.
Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron tak penuhi panggilan Bareskrim Polri. Dirut BPJS diwakilkan bagian Teknologi Informasi di BPJS.
Masyarakat Indonesia dibuat terkejut soal kasus kebocoran data 279 juta penduduk yang dijual secara online di sebuah situs forum.
Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi menyampaikan, pihaknya akan mendalami petugas yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan data penduduk di BPJS Kesehatan.
Dalam informasi yang beredar, kata Iqbal, disebutkan bahwa ada 279 juta data peserta yang terindikasi bocor. Sementara, jumlah peserta BPJS Kesehatan sampai Mei 2021 yang tercatat secara resmi berjumlah 222,4 juta jiwa.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera menginvestigasi kasus ini. Dia bilang, harus dicari di mana sumber kebocoran tersebut atau website BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol maupun telah diretasnya sistem informasi lain.
Walaupun demikian, Iqbal pun menegaskan bahwa pihaknya konsisten memastikan keamanan data peserta dan dilindungi. Dia pun mengklaim data tersimpan dengan ketat dan berlapis.
Hal ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan menghindari adanya penolakan pasien yang menggunakan penjaminan dari BPJS Kesehatan.
Menurut Ghufron, hal ini yang harusnya juga terjadi dalam klaim asuransi. Sehingga berdampak pada arus kas perusahaan yang mengalami penurunan hingga tinggal Rp18,7 triliun.
Selama pandemi berlangsung, peran BPJS Kesehatan kata Gufron hanya membantu pemerintah untuk melakukan verifikasi data. Begitu juga dengan vaksinasi massal, pihaknya hanya membantu Pemerintah dalam proses pelaksanaan imunisasi massal.
Gufron menjelaskan, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan pelayanan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Hal ini membuat pelayanan BPJS Kesehatan dirasakan tidak optimal.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti berjanji akan meningkatkan dan fokus pada kualitas pelayanan. Sehingga masyarakat tidak perlu mengantre untuk mendapatkan informasi serta pelayanan dari BPJS Kesehatan.
Tidak hanya Yuri, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga akan melantik mantan Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene membacakan nama-nama tersebut sebagaimana hasil dari proses fit and proper test yang dilakukan Komisi IX berdasarkan nama-nama usulan presiden.
Untuk angka kepuasan peserta, tahun 2019 memperoleh angka 80,1 persen di tahun 2020 naik menjadi 81,5 persen.
Selain itu, dengan tata kelola yang andal, program jaminan kesehatan diharapkan mulai dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan sesuai regulasi di tahun 2021.
Pemerintah Jokowi menyesuaikan beberapa tarif iuran dan item perpajakan mulai tahun 2021. Keputusan ini diambil untuk menggenjot penerimaan negara dan menekan beban APBN di 2021.
Nama-nama tersebut diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk dipilih menggantikan Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 19 Februari 2021.
Sebab, di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 ini pendapatan masyarakat tengah mengalami tekanan hebat, terutama bagi masyarakat kelas bawah.