Bansos Beras

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Lebih dari 1300 Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan bansos 20 kg di Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat.

Bansos beras 20 kg untuk Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) disalurkan di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (22/07/2025).

Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah untuk melakukan pengecekan data ulang.

Penyaluran bantuan pangan beras yang dimulai pada bulan Juli 2025 dianggap sebagai langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga beras.

Program bansos beras kemasan 10 kilogram akan direalisasikan mulai Januari 2025 mendatang.

Seorang pria paruh baya asal Jember nekat mencuri puluhan karung beras bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat miskin.

Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

PDIP meminta indikasi tersebut disoroti penyelenggara pemilu.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram dari Cadangan Beras Pemerintah tahap dua kepada sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari bansos pemerintah untuk membantu warga sekaligus menurunkan harga beras yang sempat melambung.

Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.

Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.

Penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga beras.

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.